Sekda Garut Soroti Struktur SPPG Atas Belumnya Keluarnya Hasil Uji Lab Pernyataan Keracunan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus menjadi perhatian utama setelah kejadian dugaan keracunan MBG yang melibatkan sekitar 600 siswa di Kadungora, Kabupaten Garut. Walaupun Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan untuk dianalisis di laboratorium, hasilnya belum diketahui hingga saat ini.

“Belum keluar (hasil uji laboratorium),” ujar Yodi Sirodjudin, Sekretaris Dinas Kesehatan Garut, saat dihubungi pada hari Rabu, 24 September 2025.

Di samping itu, ada informasi yang beredar di masyarakat bahwa sebagian besar SPPG di Garut tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, Nurdin Yana, Sekretaris Daerah Garut dan anggota Tim Satgas MBG, mengungkapkan belum menerima laporan resmi tentang masalah tersebut.

“Saya belum tahu, belum ada laporan dari dinas yang bersangkutan,” katanya.

Dalam kasus keracunan ini, Nurdin menggarisbawahi pentingnya peran ahli gizi. Menurutnya, Badan Gizi Nasional telah menetapkan tiga pihak utama yang bertanggung jawab dalam setiap SPPG: kepala SPPG, ahli gizi, dan accounting. Ketiga pihak ini harus bertanggung jawab terhadap keberjalanan program, termasuk saat terjadi permasalahan seperti keracunan.

“Tiga entitas tersebut bertanggung jawab dalam pengelolaan SPPG, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, dan accounting,” jelasnya.

Nurdin menambahkan bahwa ahli gizi yang direkrut oleh Badan Gizi Nasional harus memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai. Mereka tidak boleh baru lulus sekolah atau kurang berpengalaman dalam bidang gizi.

“Ahli gizi ini harus memiliki sertifikat dan latar belakang pendidikan yang kuat dalam gizi,” tutupnya.

Sementara itu, Polres Garut masih melakukan penyidikan terkait keracunan massal yang diduga terkait dengan MBG di Kadungora. Hingga kini, 19 saksi telah diinterogasi, termasuk dari SPPG Al-Bayyinah 2.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, AKP Joko Prihatin, menjelaskan bahwa pemeriksaan terus dilakukan untuk mengungkap kronologi peristiwa. “Jumlah saksi yang telah kami temui adalah 19 orang,” katanya pada hari Selasa, 23 September 2025.

Joko juga mengungkapkan bahwa jumlah saksi masih bisa bertambah seiring dengan berkembangnya penyelidikan. Saksi-saksi tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk sekolah, petugas keamanan, korban, dan pengelola dapur penyedia makanan.

Terbaru, sebuah studi menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan pada SPPG sering menjadi penyebab keracunan massal di sekolah. Data menunjukkan bahwa 40% kasus keracunan makanan terjadi akibat kegagalan dalam pengelolaan kebersihan dan sanitasi. Hal ini menguatkan kebutuhan akan sertifikasi SLHS untuk setiap SPPG di seluruh kawasan.

Sementara itu, program MBG di beberapa daerah telah dievaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Warga dan pihak berwenang harus bekerja sama untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Masyarakat dianjurkan untuk selalu Waspada terhadap sumber makanan dan melaporkan masalah jika terjadi.

Kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya ketatnya pengawasan dalam pengelolaan makanan di sekolah. Kerjasama antara pemerintah, ahli gizi, dan masyarakat sangat krusial untuk menjamin kesehatan anak-anak. Mari kita bersama-sama menjaga agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Baca juga Berita lainnya di News Page