Warga Kabupaten Tasikmalaya Membenarkan Evaluasi Program MBG DPRD

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Di Tasikmalaya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat menjadi sorotan karena berbagai isu yang muncul. Rabu (24/9/2025), beberapa warga, termasuk anggota Serikat Masyarakat Tasikmalaya (Semata), menggelar aksi di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menuntut penilaian mendalam terhadap kebijakan nasional ini yang melibatkan dana ratusan triliun.

Dorongan tersebut muncul setelah beberapa insiden keracunan massal tercatat setelah warga dan siswa mengkonsumsi makanan dari program MBG. Masyarakat mempertanyakan kualitas makanan yang disediakan, sementara adanya dugaan monetisasi oleh pihak tertentu dalam pengelolaan program. Ketua Semata, Ahmad Nazmudin, menegaskan bahwa program tidak boleh berjalan tanpa evaluasi yang kuat. Ia mengungkapkan khawatir adanya konflik kepentingan, khususnya ketika anggota dewan terlibat dalam penyediaan makanan.

Menurut Nazmudin, program dengan anggaran besar harus dijalankan dengan profesionalisme dan memenuhi standar keamanan pangan. Oleh karena itu, Semata mendorong pemerintah untuk melaksanakan evaluasi nasional yang komprehensif. Hal ini diklaim sebagai upaya agar MBG membawa manfaat, bukan justru menimbulkan masalah tambahan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Pardian, apartamento dengan pendapat ini. Ia menyampaikan bahwa MBG memiliki tujuan yang mulia, tetapi pelaksanaannya justru membahayakan warga. “Evaluasi total harus dilakukan agar rakyat tidak jadi korban,” katanya. Dengan anggaran sebesar Rp335 triliun, kejelasan dan akuntabilitas pemerintah menjadi fokus utama.

Kasus keracunan tidak hanya tercatat di Tasikmalaya, tetapi juga di Garut hingga Kabupaten Bandung Barat, melibatkan ratusan siswa. Publik semakin mendesak pemerintah untuk memeriksa rantai pasok, bahan baku, dan higienitas dapur penyedia makanan. Sebelum evaluasi selesai, adanya usulan untuk menghentikan sementara program MBG.

Program Makan Bergizi Gratis sudah menarik perhatian luas, namun isu yang timbul menunjukkan kebutuhan akan kebijakan yang lebih transparan dan terpercaya. Kualitas makanan, transparansi anggaran, dan pengelolaan profesional harus menjadi prioritas. Dengan demikian, program ini dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Inisiatif seperti ini memang perlu, tetapi tanpa evaluasi yang ketat, risiko kerugian akan lebih besar. Akhirnya, MBG harus dioptimalkan untuk menjadi program yang layak dan aman, bukan justru menimbulkan masalah bagi warga.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan