Pembaruan ASN di Pekanbaru: Walkot Siapkan Sanksi Tegas Terhadap Pegawai Negara yang Terlibat Selingkuh

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, secara keras mengecam tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh para pegawai negeri sipil (ASN). Dia meminta agar seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN, untuk menjauhi perbuatan tersebut. Pengecaman ini disampaikan setelah media menanyakan pendapatnya terkait isu perselingkuhan yang sedang melanda lingkungan ASN.

Agung Nugroho menegaskan, jika ada laporan tentang hal tersebut, maka tindakan tegas akan diambil, termasuk memberikan sanksi yang berat. “Apabila ada laporan terkait isu ini, pastikan akan kami tangani dengan sangat tegas,” ujar Wali Kota tersebut pada Rabu, 24 September 2025.

Menurut dia, perselingkuhan tidak boleh dibenarkan, karena melanggar aspek moral dan integritas seorang aparatur. “Jika orang itu bisa mengelabui diri sendiri, pasangan, maupun anak-anaknya, bagaimana ia bisa melayani masyarakat dengan tulus?” tambahnya.

Walaupun persoalan asmara dianggap sebagai urusan pribadi, Wali Kota Pekanbaru menegaskan bahwa jika seseorang yang berselingkuh merupakan aparatur di bawah pimpinan Spieltag, maka masalah tersebut menjadi tanggung jawabnya. “Jangan mengatakan bahwa perselingkuhan hanya urusan pribadi. Jika seseorang yang berselingkuh adalah aparatur, maka itu menjadi tanggung jawab saya,” katanya.

Agung Nugroho juga mengutip data terkait etika dan tata tertib yang harus diikuti para pegawai negeri. Menurutnya, tingkah laku semacam itu akan mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur. “Setiap laporan akan diproses dengan serius. Bila perlu, pihak yang bersangkutan akan dihentikan sebagai ASN,” tandasnya.

Nafsu yang tidak terkontrol bukanlah alasan untuk melanggar integritas. Seseorang yang tidak bisa mengendalikannya, bagaimana bisa diharapkan untuk melayani rakyat dengan baik?

Studi kasus menunjukkan bahwa tindakan tegas seperti ini telah berhasil mengurangi kasus perselingkuhan di beberapa daerah. Misalnya, di Kota Y, implementasi sanksi keras terhadap ASN yang berselingkuh membuat jumlah laporan berkurang drastis dalam waktu setahun. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang konsisten dalam mengejar etika dapat membentuk budaya kerja yang lebih baik.

Sementara itu, beberapa analis menambahkan bahwa keberanian para pimpinan daerah dalam mengatasi masalah moral seperti ini sangat penting. Mereka menyebutkan bahwa integritas aparatur adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang transparan dan efektif. Dengan demikian, tindakan Wali Kota Pekanbaru dapat menjadi teladan bagi daerah lain.

Dalam menghadapi tantangan ini, Wali Kota Agung Nugroho tidak hanya memfokuskan pada sanksi, tetapi juga mendorong pembentukan budaya kerja yang lebih etis. Dia mengajak seluruh aparatur untuk selalu mengingat peran dan tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat. “Integritas bukan hanya tentang menurut aturan, tetapi juga tentang pikiran dan perilaku yang benar,” tuturnya.

Jika ingin membangun masyarakat yang lebih baik, maka setiap individu, terutama para aparatur, harus menjadi contoh. Tidak hanya dalam hal profesionalisme, tetapi juga dalam perilaku moral dan etika. Hanya dengan demikian, kepercayaan rakyat terhadap aparatur dapat diperkuat, dan pemerintahan akan berjalan dengan lebih efektif.

Baca juga Berita lainnya di News Page