Mantan Ibu Negara Korea Selatan Diadili dalam Kasus Korupsi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Di Seoul, Korea Selatan, proses hukum terhadap mantan Ibu Negara Kim Keon Hee dimulai pada hari Rabu (24/9) waktu setempat. Dia menghadapi pengadilan karena terlibat dalam kasus korupsi, menjadi figuran pertama dalam sejarah Korea Selatan yang harus menghadapi sidang di pengadilan. Kim, yang merupakan istri mantan Presiden Yoon Suk Yeol, ditangkap bulan Agustus sebelumnya dengan tuduhan manipulasi saham dan pelanggaran korupsi lainnya.

Dalam sidang perdananya di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, mantan Ibu Negara ini ini Hadir dengan penampilan sederhana. Dia mengenakan jas gelap dengan rambut diikat rapih dan memakai lencana dengan nomor narapidana 4398. Saat diminta mengonfirmasi identitasnya, Kim jawab singkat bahwa dia sedang tidak bekerja. Selain itu, dia menolak permohonan persidangan dengan juri.

Pengadilan ini menandai saat Korea Selatan memiliki dua tokoh penting yang tengah menghadapi proses hukum: mantan Presiden dan mantan Ibu Negara. Yoon Suk Yeol, suami Kim, sudah dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya akibat penegakan darurat militer pada Desember 2024 yang menyebabkan kerusuhan. Yoon sendiri sekarang menghadapi serangkaian sidang, termasuk dakwaan pemberontakan terkait dengan tindakannya tersebut.

Sebagai mantan Ibu Negara, Kim telah lama menjadi sorotan publik karena dugaan keterlibatannya dalam kasus manipulasi saham. Kritik terpadunya semakin kuat ketika tahun 2022, dilaporkan bahwa Kim menerima tas tangan mewah dari pendeta yang merekam kejadian tersebut. selain itu, dia juga diduga terlibat campur tangan dalam pemilihan anggota parlemen dari partai yang dipimpin Yoon, yang merupakan pelanggaran hukum pilih.

Ahli hukum berpendapat bahwa persidangan ini dapat mengungkap peran pasangan presiden dalam mempengaruhi hasil pemilu parlemen. Yoon, ketika masih menjabat, pernah membatalkan tiga rancangan undang-undang yang disetujui oleh parlemen oposisi, yang bertujuan menyelidiki tuduhan terhadap istrinya. Veto terakhir diterbitkan pada akhir November 2024, dan sepekan kemudian, Yoon mengumumkan darurat militer yang menimbulkan kontroversi.

Kasus ini menjadi titik balik dalam politik Korea Selatan, mengungkap isu korupsi dan campur tangan dalam proses demokrasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan