Bogor Dilelangkan: Mendes Yandri Ungkap 2 Desa yang Terlibat

Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, menegaskan bahwa dua desa di Bogor sedang dilelang. Menurutnya, pemerintah dan DPR harus segera merespons situasi ini dengan tegas.

Keterangan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi bersama Pimpinan DPR dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di ruang rapat Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Hadir dalam kesempatan itu Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

“Saat ini terdapat dua desa di Bogor, tepatnya Kecamatan Sukamakmur, yaitu Desa Sukamulya dan Sukaharja, yang sedang dilelang, Pak Dasco,” kata Yandri.

Desa tersebut sudah berdiri sejak tahun 1930. Namun saat ini, mereka menghadapi masalah pelang lelang. “Desa ini didirikan tahun 1930, sebelum kemerdekaan. Namun pada tahun 80-an, ada perusahaan seperti Gunung Makmur yang mengagunkan tanah ke bank karena kredit macet. Sepertinya tanah tersebut sebenarnya tanah desa, dan sekarang sedang dipasang pelang lelang,” jelasnya.

Yandri menambahkan bahwa DPR bersama pemerintah seharusnya mengambil sikap tegas. “Tidak boleh di negara ini, yang sudah 80 tahun merdeka, ada desa yang dilelang, Pak,” tambahnya.

Menurut data yang dimilikinya, sekitar 3.000 desa termasuk dalam kawasan hutan. Padahal, warga desa tersebut memiliki KTP dan ikut serta dalam pemilu. “Hampir 3.000 desa masuk dalam kawasan hutan, artinya semua desa di kawasan hutan. Bayangkan, Pak Dasco, penduduknya ada, memiliki KTP, ikut pemilu, tapi desa mereka dihitung sebagai kawasan hutan,” ujarnya.

Contohnya, Desa Sukawangi di Bogor. Desa ini terletak di kawasan hutan, dan hingga saat ini, ada empat orang yang ditangkap karena menggarap tanah di sana. “Mereka tidak bisa menggarap tanah, kalau menggarap akan ditangkap. Sudah ada empat orang yang ditangkap,” ungkapnya.

Selain itu, ada 16.000 desa yang berdekatan dengan hutan. Akibatnya, desa-desa tersebut menjadi daerah tertinggal. “Mengapa demikian? Listrik tidak bisa masuk, karena PLN tidak berani masuk karena kawasan hutan. Contohnya di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sampai saat ini dua desa tidak memiliki jalan,” katanya.

“Mengapa? Karena jalan dari jalan raya ke desa harus melalui kawasan hutan, yang tidak boleh dibangun. APBD takut dinilai korupsi, dan APBN juga tidak berani masuk,” tambahnya.

Yandri berpendapat bahwa perlu ada penyelesaian komprehensif terhadap masalah ini. Menurutnya, desa-desa tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan. “Mungkin kami usulkan di forum yang terhormat ini, dengan kepiawaian Prof Dasco, saya kira perlu kita mengambil langkah taktis strategis untuk desa-desa tersebut, Pak,” kata Yandri.

“Hampir 25 juta orang terpengaruh oleh masalah kawasan hutan ini. Rata-rata mereka miskin karena tidak memiliki infrastruktur dasar, pendidikan dasar, dan sebagainya,” tutupnya.

Karena desa-desa tersebut terisolasi, mereka kehilangan akses ke pelayanan dasar seperti listrik, pendidikan, dan transportasi. ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur di daerah terpencil sehingga warga dapat menikmati kemudahan yang sama dengan daerah perkotaan. Solusi yang holistik diperlukan untuk memastikan bahwa desa-desa ini tidak terlewatkan dalam pembangunan nasional.

Baca juga Berita lainnya di News Page