Hari Tani dan Masalah Agraria di Indonesia

24 September 2025 merupakan hari khusus untuk menghormati kontribusi petani dalam memenuhi kebutuhan pangan di negara. Tanggal tersebut dipilih karena merupakan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, yang menggantikan kebijakan kolonial seperti Agrarische Wet 1870 dan Domeinverklaring. Meski peringatan hari tani dilakukan setiap tahun, masih belum ada kebijakan yang efektif untuk memperkuat sektor pertanian, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Swasembada pangan pada era Orde Baru (1984-1988) hanya berfokus pada beras, sementara ragam pangan lokal seperti umbi-umbian, sagu, dan jagung belum mencapai swasembada. Studi “Variations in Inequality of Landholdings in Indonesia, 1983” menunjukkan kepemilikan tanah sangat tidak merata, dengan 30% petani tidak memiliki lahan sendiri dan 77% hanya memiliki lahan kurang dari 1 hektar. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan konsentrasi tanah yang ekstrem, dimana hanya 1% penduduk menguasai hampir 70% lahan, sementara 17 juta petani kecil hanya memiliki kurang dari setengah hektar. Pengakuan Menteri ATR/BPN pada Juli 2025 menyebutkan 46% lahan non-hutan dikuasai oleh 60 keluarga, menandakan masalah tata kelola pertanahan yang tidak terselesaikan dan eskalasi konflik agraria.

Petani terus mengalami ketidakadilan, seringkali terkait dengan negara yang mewakili kepentingan perusahaan swasta melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini menyebabkan alih fungsi lahan pertanian, seperti yang terjadi di Sulawesi dengan hilirisasi nikel yang merusak tanah dan air. Konflik agraria dalam satu dekade terakhir melibatkan jutaan hektare tanah dan jutaan keluarga petani, dengan sektor perkebunan dan pertanian sebagai sumber sengketa utama. Laporan SawitWatch 2020 menunjukkan ratusan komunitas petani dan masyarakat adat berhadapan dengan perusahaan perkebunan besar akibat tumpang tindih klaim lahan, sering kali berujung pada kekerasan dan kriminalisasi. Masalah agraria di Indonesia melampaui permasalahan administrasi tanah dan terkait dengan struktur penguasaan sumber daya yang tidak seimbang.

Hari Tani Nasional harus menjadi pengingat untuk membentuk kebijakan yang sebenarnya mendukung petani. Reforma agraria harus melampaui sertifikasi tanah dan redistribusi terbatas, melainkan menyentuh aspek struktural seperti membongkar konsentrasi penguasaan tanah oleh masyarakat dominan, memastikan pemerataan akses tanah bagi petani kecil, dan memberikan perlindungan hukum yang kuat. Tanpa perubahan struktural, ketidakadilan agraria akan terus berlanjut, petani akan tetap diposisikan hanya sebagai penyedia pangan murah tanpa menikmati kesejahteraan yang layak. Ketahanan pangan tidak akan tercapai tanpa adanya keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Negara perlu mengendalikan konversi lahan pertanian menjadi wilayah non-pertanian, menghentikan proyek-proyek populis seperti PSN dan food estate yang malah merusak bentang alam, serta memastikan pelaksanaan UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hari tani bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk menegakkan keadilan agraria di sektor pertanian dan mewujudkan cita-cita swasembada pangan yang sejahtera.

Kita harus mengingat kata-kata Soekarno, “Hidup matinya sebuah negara ada di tangan sektor pertanian negeri tersebut.” Kesejahteraan petani adalah fondasi kedaulatan pangan, dan keadilan agraria di sektor pertanian adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Baca juga Berita lainnya di News Page