Rumor Rotasi Pejabat Santer di WhatsApp Belum Dibenarkan BKPSDM Tasikmalaya

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pembicaraan tentang rotasi dan promosi pejabat tingkat III dan IV di pemerintahan kota Tasikmalaya kembali menjadi topik hangat. Berbagai pesan berantai dengan isi yang menimbulkan keraguan sedang beredar di grup WhatsApp dan telah diterima oleh redaksi Radar Tasikmalaya.

Dalam salah satu pesan tersebut, terdapat kritikan terhadap rencana penempatan pejabat baru di salah satu instansi pemerintah yang berfokus pada bidang pendidikan. Pesan itu menuduh ada nama-nama pejabat yang dinilai kurang memenuhi persyaratan pengalaman, namun diperkirakan akan dipromosikan karena hubungannya yang dekat secara personal.

Pesan tersebut juga menggandeng istilah “jandaisasi” dan “pemain proyek”, konsep yang dianggap bertentangan dengan upaya Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, dalam mendorong penerapan sistem merit dalam pengangkatan pejabat.

Radar Tasikmalaya mencoba mencari informasi lebih lanjut dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak BKPSDM terkait kebenaran dan tanggapan atas isu yang tersebar.

Rotasi dan promosi jabatan selalu menjadi perhatian bagi masyarakat. Sebelumnya, Wali Kota Viman Alfarizi menyatakan komitmennya untuk menerapkan sistem merit dalam pemilihan pejabat, agar penempatan pejabat benar-benar sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan instansi. Masyarakat kini menantikan realisasi komitmen tersebut di tengah maraknya isu yang beredar.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Tasikmalaya, Gungun Pahlagunara, tidak dapat dihubungi karena nomor teleponnya tidak aktif. Di sisi lain, Devi Nafiana, Kepala Bidang Pengembangan Karir, Mutasi dan Kepangkatan di BKPSDM Tasikmalaya, juga tidak mau memberikan komentar lebih lanjut. “Aduh, tendensius sekali ini,” ucapnya sambil menolak membahas status dan masa kerja ASN yang menjadi perbincangan.

Transparansi dalam proses promosi pejabat menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat tetap terjalin. Isu-isu seperti ini mengingatkan agar setiap keputusan pemerintah didasarkan pada prinsip keadilan dan profesionalisme. Masyarakat berharap agar setiap langkah yang diambil selalu mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan individu.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan