Pemerintah Berencana Menyusun Satuan Tugas untuk Mematuhi Program Strategis

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merencanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis. Tim ini akan bertanggung jawab menghandle aspirasi dari masyarakat dan pelaku usaha. Sementara itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan deregulasi terus diupayakan. Hal ini terlihat dari penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang membahas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko.

Purbaya menjelaskan kebijakan ini akan memudahkan proses dan mempercepat layanan dengan sistem integrasi yang didukung oleh pengawasan lewat Online Single Submission (OSS). “Perizinan dengan prinsip positif efektif akan memberikan kemudahan bagi pengusaha dan investor,” ungkap Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Selain itu, Satgas ini juga akan berperan memantau, mengevaluasi, serta koordinasi antar-sektor terkait program-program strategis pemerintah. “Satgas ini akan memantau dan mengevaluasi serta melakukan penanganan masalah koordinasi antar-sektor,” katanya. Selain itu, tim ini juga akan menjadi wadah pengaduan dari masyarakat dan pelaku bisnis yang mengalami kendala dalam berbisnis. “Satgas juga akan menerima aspirasi dari masyarakat dan pelaku usaha dalam menghadapi masalah bisnis yang mereka alami,” paparnya.

Dalam pelaksanaan APBN, Purbaya mengungkapkan pemerintah telah menetapkan delapan program prioritas. Pertama, ketahanan pangan. Kedua, ketahanan energi. Ketiga, program makan bergizi gratis (MBG). Keempat, program pendidikan yang mencakup PIP dan KIP kuliah, sekolah rakyat, dan sekolah unggul Garuda, beasiswa, serta kesejahteraan guru dan dosen. Kelima, program kesehatan yang meliputi jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis, hingga revitalisasi rumah sakit. Keenam, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Ketujuh, pertahanan semesta untuk modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit. Kedelapan, program akselerasi investasi dan perdagangan.

Saat ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan program strategis. Pembentukan Satgas ini diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, iklim investasi akan lebih kondusif dan bisnis dapat berjalan dengan lebih lancar. Upaya ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketika memandang ke depan, penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan agar sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, Indonesia akan terus maju menuju masa depan yang lebih baik.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan