Presiden Brazil Mengecam Trump atas Keterlibatan dalam Keputusan Palestina di Sidang PBB

Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, memberikan tanggapan terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang membatalkan visa Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dan delegasi Palestina sebelum Sidang Umum PBB di New York. Lula mengecam tindakan tersebut dengan keras.

Dalam pidatonya di Sidang Umum ke-80 PBB, Lula membahas konflik yang sedang berkecamuk di Palestina. Dia menekankan bahwa meskipun serangan Hamas tidak dapat dibenarkan, tindakan Israel juga dianggap sebagai genosida. “Tidak ada situasi yang lebih menyoroti penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan ilegal daripada apa yang terjadi di Palestina. Serangan teroris Hamas tidak bisa dibenarkan dari segi manapun,” ujarnya dalam siaran langsung YouTube United Nations, Rabu (24/9/2025).

Lula juga memaparkan perihal korban tak bersalah akibat konflik tersebut. “Tidak ada satu pun yang dapat membenarkan genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Di sana, di bawah reruntuhan yang tidak berhenti-henti, puluhan ribu perempuan dan anak-anak tidak berdosa telah menjadi korban,” tambahnya.

Selain itu, presiden Brasil juga mengungkapkan keberatan atas penduduk Gaza yang dipindahkan paksa. “Pembantaian ini tidak terjadi tanpa campur tangan pihak yang seharusnya mencegahnya. Di Gaza, kelaparan digunakan sebagai senjata perang dan pemindahan paksa penduduk tidak dihukum,” jelasnya.

Lula mempertanyakan alasan Amerika Serikat yang melarang Abbas dan delegasi Palestina hadir di Sidang PBB. “Ini adalah solusi yang didukung oleh lebih dari 150 anggota PBB. Namun, dihalangi oleh satu hak veto. Sangat disesalkan bahwa Presiden Mahmoud Abbas dicegah oleh negara tuan rumah dengan ‘menduduki’ bangku Palestina pada momen bersejarah ini,” kata dia.

Amerika Serikat menyatakan tidak akan mengizinkan Abbas berangkat ke New York untuk hadir di Sidang Majelis Umum PBB karena banyak negara sekutu AS akan mengakui Palestina sebagai negara. Pemerintahan Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah membatalkan visa para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat karena dianggap “merusak prospek perdamaian.”

Satu pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang tidak disebutkan namanya, mengaku Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terkena keputusan yang diumumkan Jumat (29/8) waktu setempat. Meskipun demikian, Majelis Umum PBB memutuskan untuk memutar pidato Abbas melalui rekaman video. “Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presiden yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir AFP, Jumat (19/9).

Terbaru, data menunjukkan bahwa konflik di Gaza telah menyebabkan lebih dari 40.000 korban jiwa, sebagian besar mereka adalah wanita dan anak-anak. Para ahli memperingatkan jika situasi terus berlanjut, dampaknya akan lebih parah, termasuk kelaparan yang semakin meluas. Di sisi lain, komunitas internasional terus mencari jalan damai, namun upaya tersebut terhambat oleh ketidaksetujuan antara pihak yang terlibat.

Studi kasus di daerah lain menunjukkan bahwa pengungsian paksa dan pembatasan akses bantuan umaniter seringkali memperparah situasi. Misalnya, di Sudan, kondisi yang serupa telah menimbulkan krisis kelaparan yang membahayakan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kerja sama internasional dalam menghentikan kekerasan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi masyarakat global untuk tetap memantau perkembangan situasi dan mendukung upaya perdamaian. Konflik di Palestina bukan hanya masalah regional, tetapi juga mengancam stabilitas global. Harus ada komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengakhiri kekerasan dan menemukan solusi yang adil bagi semua korban.

Baca juga Berita lainnya di News Page