Andre Rosiade, sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, telah diangkat untuk memimpin Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (Panja RUU BUMN). Pemerintah dan DPR RI telah mencapai kesepakatan untuk mempercepat proses pembahasan RUU BUMN.
Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Rapat tersebut dipimpin oleh Anggia Erma Rini, Ketua Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa revisi UU BUMN harus segera dilakukan setelah terbentuknya BPI Danantara. Komisi VI DPR dan pemerintah telah membentuk Panja untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait.
Andre Rosiade ditugaskan untuk memimpin Panja dengan target agar pembahasan dapat diselesaikan sebelum akhir masa persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. Panja akan memfokuskan pembahasan pada Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
“Alhamdulillah. Kami siap mengemban tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh. Kami memerlukan dukungan semua pihak, baik dari DPR maupun Pemerintah,” ujar Andre Rosiade pada Selasa (23/9/2025).
Sementara itu, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa revisi UU BUMN diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola dengan dinamika pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, perubahan kebijakan kelembagaan BUMN hanya bisa dilakukan melalui undang-undang.
“Undang-Undang tentang BUMN menetapkan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk mengelola badan usaha milik negara. Kekuasaan ini diberikan kepada Menteri BUMN dan lembaga terkait sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengelola kekayaan negara,” jelasnya.
Prasetyo Hadi menambahkan bahwa optimalisasi pengelolaan BUMN memerlukan transformasi kelembagaan agar perusahaan negara bisa berkontribusi lebih signifikan pada perekonomian nasional.
“Untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN, diperlukan transformasi kelembagaan yang hanya bisa dilaksanakan melalui perubahan undang-undang. Kami berharap rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan disetujui bersama,” katanya.
Kesimpulan:
Inisiatif revisi UU BUMN merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi BUMN dalam memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Dukungan dari semua pihak, baik dari DPR maupun Pemerintah, akan menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan ini. Mari kita dukung dan ikut serta dalam pembahasan RUU BUMN ini agar dapat menghasilkan undang-undang yang lebih efisien dan efektif bagi masa depan negara.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.