Azhar Jaya, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, telah dipanggil oleh KPK untuk diinterogasi terkait dugaan penyuapan dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kolaka Timur. Dalam wawancara dengan media setelah sesi pemeriksaan yang berlangsung di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23 September 2025), Azhar mengungkapkan bahwa pertanyaan KPK berfokus pada peran Kementerian Kesehatan dalam pembuatan anggaran untuk RSUD tersebut.
Azhar menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki peran dalam alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur. Ia menegaskan bahwa DAK tersebut berasal dari pemerintah pusat. “Tentu saja DAK itu pasti dari pusat, tidak mungkin DAK tidak dari pusat,” tutur Azhar dengan yakin.
Pemeriksaan terhadap Azhar dimulai pukul 09.55 WIB dan berakhir sekitar pukul 16.25 WIB. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Investigasi ini terkait dengan proyek pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur, yang tergolong dalam kelas C.
Sejak Desember 2024, KPK telah mendalami kasus ini, termasuk pertemuan antara Kementerian Kesehatan dengan lima konsultan perencanaan yang terlibat dalam basic design RSUD yang didanai oleh DAK. KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Abdul Azis (Bupati Kolaka Timur periode 2024-2029), Andi Lukman Hakim (PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD), Ageng Dermanto (PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim), Deddy Karnady (pihak swasta-PT PCP), dan Arif Rahman (pihak swasta-KSO PT PCP).
KPK menyusupkan ada dugaan bahwa Abdul Azis meminta biaya komitmen (commitment fee) sebesar Rp 9 miliar dari proyek senilai Rp 126 miliar, dengan dugaan bahwa ia telah menerima Rp 1,6 miliar dari jumlah tersebut.
Penyidikan kasus korupsi dalam pembangunan infrastruktur kesehatan ini mengungkapkan betapa pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan dana publik. Kasus seperti ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kejadian ini menegaskan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk kebutuhan masyarakat.
KPK telah menunjukkan komitmen kuat dalam membongkar jaring korupsi, tetapi upaya ini juga membutuhkan dukungan publik yang aktif. Warga harus tetap vigilan dan melaporkan setiap indikasi penyuapan dalam proyek-proyek pembangunan. Dengan kerja sama antara aparat, masyarakat, dan media, dapat diharapkan adanya perubahan positif dalam budaya transparansi dan akuntabilitas di berbagai instansi pemerintahan.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.