Keterangan Ketua Badan Keuangan DPR Tentang Anggaran Sekretariat Jenderal DPR 2026

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menguraikan detail anggaran yang dialokasikan untuk parlemen pada tahun 2026. Dalam keterangannya, Said memaparkan terdapat dua komponen dalam anggaran tersebut.

“Anggaran DPR untuk tahun 2026 bukan sebesar Rp 9,9 triliun. Angka yang tepat adalah Rp 6,7 triliun. Sementara Rp 2,2 triliun merupakan dana untuk Sekretariat Jenderal DPR. Jadi, apakah ASN tidak akan menerima gaji? Semuanya akan diambil oleh DPR? Tidak,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).

Said menjelaskan bahwa Rp 6,7 triliun adalah dana yang dialokasikan khusus untuk DPR RI, sedangkan Rp 2,2 triliun untuk Sekretariat Jenderal DPR RI. “Jadi, ketika menyebutkan Rp 9,9 triliun, harus hati-hati karena ada dua nomenklatur. Pertama, Rp 2,2 triliun untuk Sekretariat Jenderal. Kedua, Rp 6,7 triliun untuk DPR,” ujarnya.

Angka Rp 9,9 triliun tersebut bukannya untuk 580 anggota DPR RI. Said menegaskan bahwa anggota parlemen memang lebih waspada dan memiliki simpati. “Jika ditulis Rp 9,9 triliun dibagi 580, wah, dengan segala hormat, kami memiliki etik, empati, dan simpati. Itu tiga pegangan DPR kali ini. Kami akan benar-benar waspada,” ungkap Ketua DPP PDIP ini.

“Tidak ada kenaikan, malah kami ingin memisahkan sekarang mana yang sesungguhnya untuk ASN, Sekretariat Jenderal. Mana yang sesungguhnya untuk DPR, bukan anggota. Ketika berbicara tentang DPR, ada dua: staf dan administrasi. Ketika berbicara tentang DPR, ada lima tenaga ahli,” tambahnya.

Anggaran DPR RI untuk tahun 2026 sebesar Rp 6,7 triliun, sementara Rp 2,2 triliun dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal DPR. Angka Rp 9,9 triliun bukan untuk anggota DPR, melainkan gabungan dari kedua komponen. Anggota DPR menunjukkan etika dan empati dalam pengalokasian dana tersebut, dengan memisahkan dana yang ditujukan untuk ASN dan Sekretariat Jenderal dari dana yang digunakan oleh DPR sendiri. Dalam pengelolaan anggaran, DPR RI mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti etika, empati, dan simpati. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan difokuskan pada kebutuhan nyata dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan