Pengakuan Internasional yang Luar Biasa untuk Negara Palestina

Prancis menjadi negara terkini yang secara resmi mengakui keberadaan Palestina. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyatakan bahwa saatnya telah tiba untuk mencapai perdamaian dan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan perang saat ini. Selain Prancis, Arab Saudi juga turut menjadi tuan rumah dalam pertemuan puncak satu hari di Majelis Umum PBB yang berfokus pada solusi dua negara untuk konflik tersebut. Namun, negara-negara G7, Jerman, Italia, dan Amerika Serikat tidak hadir dalam acara tersebut.

Macron mengonfirmasi bahwa Belgia, Luksemburg, Malta, Andorra, dan San Marino juga akan mengakui Palestina. Pengumuman ini datang setelah Britania Raya, Kanada, Australia, dan Portugal telah mengakui Palestina pada akhir pekan sebelumnya. Dalam pidatoannya, Macron menegaskan bahwa waktunya telah tiba untuk menghentikan perang dan membebaskan sandera Israel yang ditawan oleh Hamas. Ia memperingatkan tentang bahaya perang tanpa akhir dan menekankan bahwa keadilan harus selalu menang atas kekuatan. Selain itu, Macron menyatakan bahwa Prancis siap berkontribusi pada misi stabilisasi di Gaza dan menyerukan pembentukan pemerintahan transisi yang melibatkan Otoritas Palestina dalam upaya untuk mengakhiri kekuasaan Hamas.

Ia juga mengungkapkan bahwa Prancis hanya akan membuka kedutaan untuk Palestina setelah semua sandera yang ditahan Hamas telah dibebaskan dan gencatan senjata telah disepakati. Sebelum pengumuman Macron, bendera Palestina dan Israel dipajang di Menara Eiffel pada Minggu malam. Sejumlah balai kota di Prancis juga mengibarkan bendera Palestina pada Senin, meski pemerintah Prancis mengimbau netralitas kepada para wali kota. Pengakuan Palestina oleh Prancis, Britania Raya, Kanada, dan Australia dianggap sebagai momen penting dalam upaya diplomasi internasional. Xavier Abu Eid, mantan pejabat Palestina, menyatakan bahwa Palestina kini lebih kuat perolehan dukungan global dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, diplomat Palestina Huzam Zomlot memperingatkan bahwa upaya implementasi solusi dua negara harus sukses, karena gagalnya upaya tersebut akan berarti bahwa Israel dan Palestina tidak bisa hidup berdampingan dengan damai.

Saat ini, Palestina menghadapi krisis kepemimpinan dengan Mahmoud Abbas yang berusia hampir 90 tahun dan Marwan Baghouti, yang diprediksi menjadi penerus, sedang dipenjara. Selain itu, Hamas yang “dihancurkan” dan wilayah Tepi Barat yang terpecah menambah tantangan dalam membentuk pemerintahan yang stabil. Meskipun pengakuan internasional dapat memberikan nilai simbolis, pengacara Palestina Diana Buttu menyatakan bahwa nilai tersebut tergantung pada niat negaranya. Sebuah pejabat pemerintah Britania Raya mengemukakan bahwa pengakuan simbolis saja tidak cukup, dan upaya yang terikat waktu dan konkret diperlukan untuk mencapai perdamaian.

Deklarasi New York yang diumumkan akhir Juli 2025 berisi sejumlah syarat untuk solusi dua negara, termasuk gencatan senjata, pengakuan kenegaraan Palestina, pelucutan senjata Hamas, akses bantuan kemanusiaan, penyatuan Gaza dan Tepi Barat, pemilihan umum Palestina, dan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Deklarasi ini mengikat para penandatangan, termasuk Britania Raya, untuk mengambil langkah-langkah nyata menuju penyelesaian damai. Namun, tantangan besar masih ada, seperti hak veto Amerika Serikat di PBB dan langkah-langkah sebelumnya yang menolak visa bagi pejabat Palestina. Selain itu, Donald Trump tampaknya tetap berpegang pada “Rencana Riviera” yang memuat tujuan Amerika Serikat mengambil “posisi kepemilikan jangka panjang” atas Gaza.

Untuk membentuk negara yang sah, Palestina harus memenuhi empat kriteria menurut Konvensi Montevideo 1933, yaitu memiliki populasi permanen, kapasitas menjalin hubungan internasional, wilayah yang ditentukan, dan pemerintahan yang berfungsi. Namun, Palestina masih menghadapi tantangan dalam menentukan wilayah pasti dan membentuk pemerintahan yang efektif. Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza adalah wilayah yang diinginkan Palestina, tetapi ketiga wilayah tersebut telah diduduki oleh Israel sejak Perang Enam Hari 1967. Kehadiran militer Israel dan permukiman Yahudi membuat Otoritas Palestina hanya menguasai sekitar 40% wilayah Tepi Barat. Nasib Gaza juga sangat kritis setelah hampir dua tahun perang yang menewaskan ribuan warga.

Menjelang masa depan, Palestina memerlukan kepemimpinan baru yang dapat menyatukan rakyat dan membangun negara yang utuh. Sejak 2007, Palestina dilema oleh perpecahan antara Hamas di Gaza dan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Pemimpin lama seperti Mahmoud Abbas telah kehilangan kepercayaan mayoritas warga Palestina, sementara Marwan Barghouti, yang dipenjara sejak 2002, menjadi pilihan utama dalam jajak pendapat. Namun, realitas politik dan geopolitik saat ini membuat proses pembentukan pemerintahan baru menjadi sangat sulit.

Dalam situasi ini, peran Netanyahu juga menjadi faktor kunci. Netanyahu telah Selama bertahun-tahun menolak kemerdekaan Palestina dan berpendapat bahwa Otoritas Palestina tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Selain itu, proyek pemukiman baru yang disetujui Israel akan memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat, membuat gagasan negara Palestina semakin sulit terealisasikan. Meskipun Hamas menyatakan siap menyerahkan kekuasaan di Gaza, deklarasi New York menuntut pelucutan senjata dan pembentukan pemerintahan yang direformasi. Masalah yang lebih mendasar adalah bagaimana Palestina dapat membentuk pemerintahannya yang stabil dan mendapat dukungan internasional yang nyata, bukan hanya pengakuan simbolis.

Di tengah kemelut ini, warga Palestina tetap memerlukan dukungan internasional yang konkret untuk menghentikan kekerasan dan membangun masa depan yang lebih baik. Bagi mereka yang berharap perdamaian, langkah-langkah nyata dan komitmen yang kuat dari komunitas internasional menjadi kunci utama. Hanya dengan demikian, harapan untuk Palestina sebagai negara yang merdeka dan damai dapat menjadi kenyataan.

Baca juga Berita lainnya di News Page