MBG Didera Kasus Keracunan: Tiga Upaya Perbaikan yang Diusulkan

Kebicaraan ganti skema pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi uang tunai saat ini menjadi topik hangat. Hal ini didorong oleh kasus keracunan atau masalah kesehatan yang semakin banyak dialami penerima MBG. Menurut Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras, hingga Agustus 2025, sebanyak 4.041 kasus keracunan telah dicatat. Ia menyatakan bahwa kondisi ini timbul karena manajemen program MBG yang kurang baik.

“Akibatnya, makanan yang sudah tidak segar, tidak higienis, dan versi lain dapat mencapai para penerima manfaat MBG,” katanya saat dihubungi Thecuy.com, Selasa (23/9/2025).

Izzudin mengusulkan tiga langkah perbaikan untuk program MBG yang dapat mengurangi risiko keracunan. Pertama, ia berpendapat bahwa program ini harus melibatkan komite sekolah dalam penyediaan MBG di sekolah dan pesantren. Ia juga mengajukan ide agar UMKM yang berjualan di kantin sekolah turut terlibat.

“Dengan demikian, guru, orang tua murid, dan elemen lainnya dalam komite sekolah dapat memantau seluruh proses MBG di sekolah. Ini juga melibatkan kantin sekolah dalam penyajian MBG, sehingga UMKM lokal tetap dapat berkembang,” ujarnya lebih lanjut.

Kedua, ia menekankan bahwa program MBG perlu melibatkan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, dan kader di Puskesmas dalam penyediaan MBG bagi balita dan ibu hamil. “Hal ini akan mendorong kerja sama antar-kader yang sudah berpengalaman dalam edukasi masyarakat,” tambahnya.

Ketiga, Izzudin mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan program MBG dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dalam penyediaan bahan baku. “Hal ini akan menciptakan sinergi antarprogram yang diutamakan pemerintah,” tutupnya.

Izzudin menginginkan pemerintah menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Ia mengusulkan pelaksanaan program ini secara bertahap, baik dalam waktu maupun lokasi. “Guna memudahkan pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebelum diperluas secara nasional,” katanya.

Selain itu, ia menyarankan agar MBG difokuskan pada daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi, seperti Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. “Dengan begitu, tujuan utama program MBG, yakni mencegah stunting dan menciptakan generasi emas untuk Indonesia Emas 2045, dapat tercapai,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengaku program MBG saat ini sudah dirancang dengan baik. Menurutnya, program ini sudah lama direncanakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga sudah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk bantuan uang tunai.

“Program ini sudah dirancang sejak lama untuk intervensi pemenuhan gizi. Uang tunai sudah ada dalam bentuk BLT. Jadi, kita tidak perlu melakukan perubahan seperti itu,” katanya di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9).

Penerapan program MBG saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Sementara satu pihak mendorong perbaikan, pihak lain berpendapat bahwa program ini sudah cukup efektif. Masih banyakUntuk meningkatkan efisiensi program MBG, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dengan peningkatan manajemen dan pengawasan, program ini dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Pendekatan yang holistik, seperti melibatkan UMKM lokal, kader kesehatan, dan komite sekolah, akan membantu memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disediakan. Jalan menuju Indonesia Emas 2045 memang panjang, tetapi dengan langkah-langkah konkret dan kerja sama yang kuat, menciptakan generasi sehat dan berprestasi tetap dapat dicapai.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page