"Panduan Logika Geoekonomi dalam Deklarasi New York untuk Perekonomian Indonesia"

Majelis Umum PBB telah menetapkan Deklarasi New York yang mendukung solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendukungan luas terhadap deklarasi ini bukan hanya tentang kemenangan diplomasi untuk Palestina.

Dokumen ini bukan sekadar sebuah pernyataan, namun juga menyediakan rencana langkah-langkah untuk memperkuat legitimasi internasional dalam kawasan yang sering dilanda konflik. Untuk Indonesia, ini lebih dari sekadar dukungan moral terhadap Palestina.

Stabilitas di Timur Tengah yang lebih kuat dan prediktabel dapat mengurangi dampak negatif terhadap harga energi, jalur pelayaran strategis, dan arus perdagangan global. Hal ini penting karena gangguan pada faktor-faktor tersebut langsung mempengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia.

Tanpa tatanan yang terjamin dan diakui secara bersama, ancaman konflik terus menjadi faktor yang menurunkan stabilitas geopolitik di Timur Tengah. Konflik di kawasan ini telah berulang kali memengaruhi pasar energi dan jalur pelayaran global. Misalnya, embargo minyak oleh OAPEC pada tahun 1973 akibat Perang Yom Kippur menyebabkan harga minyak naik drastis, mengakibatkan inflasi dan resesi global.

Situasi serupa terjadi kembali saat gangguan di Laut Merah pada awal 2024, menurunkan separuh volume perdagangan melalui Kanal Suez. Perusahaan pelayaran global kemudian memutuskan untuk menggunakan rute alternatif yang lebih panjang, melewati Afrika Selatan, walaupun biaya dan waktu perjalanan lebih tinggi.

PBB membenarkan bahwa jalur alternatif ini meningkatkan tarif angkut dan premi asuransi, serta menurunkan konektivitas pelayaran global. Untuk Indonesia, yang bergantung pada impor energi dan jalur laut internasional, setiap fluktuasi harga minyak dan biaya pelayaran berdampak pada subsidi energi domestik yang lebih tinggi, risiko inflasi, dan ketahanan fiskal yang semakin lemah.

Deklarasi New York menegaskan kerangka kerja yang menyatukan dua aspek utama stabilitas kawasan, yang dapat mengurangi ketidakstabilan di Timur Tengah. Pertama, dengan misi stabilisasi yang didukung PBB untuk membantu transisi kekuasaan dari Hamas ke Otoritas Palestina. Deklarasi juga menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan melepas kontrol atas Gaza. Dukungan internasional yang luas terlihat dari voting PBB dengan 142 suara mendukung.

Negara-negara Arab League untuk pertama kalinya secara terbuka mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan mendesak kelompok tersebut untuk melucuti senjatanya. Kegagasan keamanan dan penerimaan bersama seperti ini menjadi fondasi untuk infrastruktur regional yang dapat bertahan terhadap gangguan berkelanjutan.

Untuk Indonesia, makna deklarasi ini nyata dan langsung. Legitimasi tatanan di Timur Tengah bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga sebagai pertahanan terhadap gejolak eksternal yang mempengaruhi ekonomi domestik. Ketergantungan pada impor minyak mentah, LPG, dan produk BBM membuat APBN Indonesia sangat peka terhadap fluktuasi harga energi.

Pada 2022, kenaikan harga minyak dunia menyebabkan subsidi energi naik hingga lebih dari Rp 500 triliun, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Gangguan pada jalur pelayaran juga berpengaruh langsung. Lebih dari 40 persen ekspor Indonesia ke Eropa melewati Terusan Suez, sehingga setiap krisis di Laut Merah menambah biaya logistik dan memperlambat arus barang. Nilai tukar rupiah pun rentan terhadap guncangan pasar energi dan perdagangan.

Dalam konteks ini, dukungan Indonesia terhadap Deklarasi New York bukan hanya karena solidaritas moral, tetapi juga karena kalkulasi strategis. Legitimasi tatanan di Timur Tengah adalah prasyarat untuk kestabilan ekonomi nasional Indonesia. Tatanan yang lebih terjamin di kawasan ini tidak hanya mengurangi gejolak, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dari negara-negara Timur Tengah.

Stabilitas kawasan meningkatkan keyakinan investor, misalnya dari negara-negara kaya di Teluk Persia, untuk menanam modal jangka panjang di infrastruktur dan energi Indonesia. Selain itu, pasar Timur Tengah menawarkan permintaan yang terus tumbuh bagi produk halal, komoditas pertanian, dan produk energi terbarukan Indonesia. Jalur pelayaran yang aman memastikan agar potensi ini dapat diakses tanpa biaya logistik yang berlebihan.

Dengan legitimasi regional sebagai dasar, kawasan Timur Tengah dapat berubah dari sumber volatilitas menjadi mitra yang mendukung agenda pembangunan Indonesia. Dalam KTT Solusi Dua Negara di PBB pada 22 September 2025, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Dia melihat deklarasi New York sebagai solusi terbaik untuk perdamaian dan keadilan.

Deklarasi ini bukan sekadar dokumen diplomasi, tetapi usaha untuk menanamkan legitimasi pada kawasan yang selama puluhan tahun terpapar konflik. Dengan mengikat kekuatan pada kerangka yang diakui luas, deklarasi ini dapat menciptakan peluang untuk meredam siklus gejolak yang sering mengganggu pasar energi dan jalur pelayaran global. Bagi Indonesia, dukungan terhadap deklarasi ini adalah strategi untuk menjaga harga energi tetap terkendali, arus perdagangan terjamin, dan ketahanan fiskal lebih stabil.

Perdamaian bagi Palestina bukan hanya memberikan harapan baru bagi warga Palestina, tetapi juga mendirikan fondasi keteraturan internasional yang memungkinkan Indonesia berkembang dengan keyakinan.

Baca juga Berita lainnya di News Page