DPR RI Desak Penanganan Keracunan 6.452 Anak Pasca Peristiwa MBG

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menyampaikan bahwa per 21 September 2025, jumlah kasus keracunan anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 6.452. “Saya tidak pasti apakah peristiwa seperti ini sebelumnya telah menjadi indikator KLB (Kejadian Luar Biasa). Akan tetapi, peningkatan yang terjadi sangat signifikan,” ujarnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2025).

Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 1.092 kasus jika dibandingkan dengan data sebelumnya, yang mencatat 5.360 kasus pada 12 September 2025. Berdasarkan catatan, Jawa Barat merekam 2.012 kasus, DIY sebanyak 1.047, Jawa Tengah 722, Bengkulu 539, dan Sulawesi Tengah sekitar 556 kasus.

Kenaikan jumlah keracunan ini mendorong JPPI merekomendasikan evaluasi mendalam terhadap Program MBG kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menurut JPPI, sementara berakhirnya program ini adalah langkah yang tepat agar semua pihak dapat melakukan evaluasi yang komprehensif.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa DPR hanya memiliki wewenang untuk memantau kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) terkait MBG. “Jika program ini dihentikan atau tidak, itu keputusan Presiden. Jika beliau merasa program ini tidak lagi diperlukan, kemungkinan akan dihentikan,” katanya.

Charles juga menambahkan bahwa saat ini MBG adalah program strategis nasional dengan anggaran yang telah disiapkan. “Kita semuanya pasti memiliki prioritas yang sama, yaitu bagaimana mengakhiri keracunan serupa ini. Cara untuk menyelamatkan anak-anak kita dari keracunan harus segera diimplementasikan. Namun, jika sistem tidak diubah, kemungkinan besar keracunan akan terus terjadi,” pungkasnya.

Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa program gizi untuk anak-anak memerlukan perhatian serius dan evaluasi kontinu. Data menunjukkan bahwa keracunan dalam program MBG tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kebijakan nasional. Evaluasi yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan keamanan dan efektivitas program gizi di masa depan. Dengan perubahan yang tepat pada sistem, dapat diharapkan bahwa insiden keracunan seperti ini dapat dicegah, dan program gizi dapat berlanjut dengan aman.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page

Tinggalkan Balasan