Pemerintah Ajak Daerah Kerjasama Gencar Guna Menghapus Kemiskinan Ekstrem di 2026

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Prabowo Subianto berambisi menyusul kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026 serta mengurangi pemiskinan relatif menjadi 4,5% pada 2029. Capaian ini membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa seluruh usulan program dari daerah yang sesuai dengan rencana nasional pengentasan kemiskinan akan segera ditekuni. Keterangan ini disampaikan saat bertemu dengan Bupati Solok, Bupati Bone Bolango, dan Sekretaris Daerah Sumatera Barat di kantor Kemensos.

“Silakan menyusun teknisnya dengan pelaksana. Untuk perumahan layak, bisa langsung ke PKP, sementara program lain akan dikordinasikan sesuai bidang masing-masing. Harapan kita, rakyat Indonesia dapat lepas dari kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun depan,” ucapnya dalam keterangan tertulis Senin.

Agus Jabo membahas bahwa upaya pengentasan kemiskinan oleh Kemensos didasarkan pada tiga tugas utama Presiden. Keterangan tersebut mencakup pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial.

“Presiden selalu menekankan dua hal penting. Pertama, kami harus bekerja berdasarkan data dan kedua, bantuan sosial harus tepat sasaran,” katanya.

Data yang jelas sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial. Melalui DTSEN, pemerintah mampu mengetahui detail jumlah warga miskin di Indonesia, alamat lengkap, dan profil mereka, sehingga meningkatkan kegesitan bantuan sosial.

DTSEN juga digunakan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan strategi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Agus Jabo menyebutkan Sekolah Rakyat sebagai prioritas Presiden adalah bentuk bantuan negara untuk anak dari keluarga miskin.

“Presiden ingin melalui Sekolah Rakyat, kemiskinan dapat diputus. Orang tua siswa sering bercerita bahwa mereka sudah tidak berharap untuk menyekolahkan anak tanpa Sekolah Rakyat,” tuturnya.

Selain DTSEN dan Sekolah Rakyat, pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pemberdayaan sosial, salah satu prioritas Kementerian Sosial. Dengan moto “Bantuan Sosial Sementara, Pemberdayaan Selamanya,” Kemensos mendorong penerima bantuan sosial untuk mandiri melalui usaha produktif.

“Sudah ada contoh di Banyumas, hasil kerajinan eceng gondok diekspor ke Amerika,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Sumatera Barat Ari Yuswandi merespon positif arahan dari Agus Jabo. Ia menyatakan dukungan terhadap program-program Kemensos dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem.

“Untuk Sekolah Rakyat, kami sudah memiliki tiga rintisan, dua di Padang dan satu di Solok. Kami juga menyiapkan lahan permanen di Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, dan Solok. Tahun ini masih dalam perencanaan,” katanya.

Ari juga mengungkapkan bahwa program pemberdayaan sosial mulai berkembang di Sumbar. “Masyarakat miskin sudah berusaha mandiri, namun membutuhkan penguatan,” tambahnya.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menyatakan siap mempercepat persiapan dokumen pendukung untuk Sekolah Rakyat rintisan dan permanen.

Sementara itu, Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengajukan kebutuhan pembangunan 1.000 unit rumah untuk masyarakat pesisir yang terdampak bencana, serta persiapan lahan Sekolah Rakyat.

“Kami menyiapkan lahan sekitar 7 hektare untuk Sekolah Rakyat,” ujar Bone.

Menanggapi permintaan tersebut, Agus Jabo mengarahkan Pemda Bone Bolango untuk mengajukan proposal Kampung Siaga Bencana untuk wilayah rawan banjir.

“Nantinya akan ada lumbung serta penyediaan kebutuhan darurat seperti makanan, tenda, dan alat tidur. Bisa langsung diajukan,” pungkasnya.

Peringkat kemiskinan di Indonesia telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, dengan angka sekitar 8,5%. Angka ini menunjukkan progress yang positif, namun masih ada tantangan dalam mencapai target 0% pada 2026. Studi terkini dari World Bank menunjukkan bahwa program edukasi dan pemberdayaan ekonomi memainkan peran kunci dalam mengurangi kemiskinan jangka panjang. Ini menguatkan pandangan Agus Jabo tentang pentingnya Sekolah Rakyat dan pemberdayaan sosial.

Contoh sukses di Banyumas dengan eksport kerajinan eceng gondok ke Amerika menunjukkan dampak nyata dari pemberdayaan. Program serupa di daerah lain, seperti Brebes dan Tegal, juga berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Dengan dukungan yang tepat, rencana pemerintah untuk mengurangi kemiskinan relatif menjadi 4,5% pada 2029 seolah menjadi tujuan yang realistis.

Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Program Sekolah Rakyat dan pemberdayaan sosial bukan hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga memotivasi generasi muda untuk menjadikan diri mereka berdaya dan mandiri. Dengan kerja sama antar pemerintah dan partisipasi masyarakat, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mencapai visi kemakmuran bersama.

Penting bagi masyarakat untuk aktif ikut serta dalam program-program ini. Setiap usaha kecil dapat berkontribusi besar. Mari kita bekerja bersama, agar Indonesia menjadi negeri yang lebih adil dan makmur bagi semua lapisan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan