Anggaran Rp 71 Triliun Dipastikan Terserap

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, menunjukkan keyakinan bahwa anggaran Rp 71 triliun untuk tahun 2025 akan terwujud. Ia percaya bahwa perekapitalan tersebut dapat digunakan secara optimal.

“Saya tidak merasa khawatir soal hal tersebut, karena perekapitalan kami pasti akan terwujud, apalagi dengan Rp 71 triliun yang sudah ditetapkan. Uang ini akan sepenuhnya terwujud,” ungkap Dadan saat di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Namun, sebagian dari anggaran, sebesar Rp 9,1 triliun, masih belum dapat dipakai karena belum mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan.

Selain itu, Dadan juga memprediksi adanya kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 50 triliun. Menurutnya, Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 100 triliun, namun hanya Rp 50 triliun yang akan digunakan.

“Saya sudah menjelaskan kepada Presiden bahwa kami tidak akan memakai seluruh anggaran tambahan Rp 100 triliun. Maka dari itu, sebesar Rp 50 triliun silakan digunakan untuk keperluan lain,” terang Dadan.

Hingga saat ini, realisasi penerapan anggaran BGN hanya mencapai Rp 17 triliun. Pendanaan ini akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SPPG).

Dalam rangka mengoptimalkan perekapitalan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemantauan di berbagai kementerian.

“Saya telah mengajak Presiden untuk mulai berpatroli di kementerian-kementerian besar, terutama yang masih rendah dalam perekapitalan anggaran. Kita akan membantu mereka,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Pembinaan tersebut akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Jika anggaran tidak dapat dioptimalkan, uang tersebut akan dikembalikan ke kas negara.

“Saya akan memberikan waktu hingga akhir bulan Oktober. Jika mereka merasa tidak dapat mengoptimalkan perekapitalan hingga akhir tahun, kita akan mengambil uangnya kembali,” ujar Purbaya.

Anggaran ini akan dialokasikan untuk program-program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Purbaya menekankan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan uang tersebut tidak terpakai.

“Kita akan menyebarkan anggaran ke program-program yang langsung diserap masyarakat. Saya tidak ingin uang tersebut tidak terpakai,” tutur Purbaya.

Sementara itu, data terbaru menunjukkan bahwa program gizi nasional masih menghadapi tantangan dalam perekapitalan anggaran, terutama di daerah-daerah terpencil. Studi kasus di beberapa provinsi mengungkapkan bahwa peningkatan SPPG masih tergantung pada efisiensi administrasi setempat. Infografis yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sekitar 30% kementerian masih belum mencapai target perekapitalan.

Selelah mengikuti berbagai program dan melakukan pengawasan yang ketat, pemerintah harus memastikan bahwa setiap sentit dari anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang efektif dan transparan adalah kunci untuk mengoptimalkan pengadaan anggaran.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan