Pada tanggal 31 Agustus, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp 571,5 triliun, yang setara dengan 62,1% dari anggaran APBN. Namun, pembiayaan di daerah justru mengalami penurunan saat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa transfer dana ke daerah mengalami kenaikan dari tahun lalu, yang sebelumnya mencapai Rp 562,1 triliun. “Jadi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hingga 31 Agustus, terjadi peningkatan. Tahun lalu Rp 562,1 triliun, sedangkan tahun ini Rp 571,5 triliun. Namun, kita melihat bahwa pembiayaan daerah justru lebih lambat dibandingkan tahun lalu,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Realisasi belanja pegawai daerah mencapai Rp 281 triliun, yang lebih rendah 1,5% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja barang dan jasa hingga bulan Agustus 2025 mencapai Rp 170 triliun, turun 10,6% dibandingkan 2024. Belanja modal di daerah mencapai Rp 44,9 triliun, turun 32,6% dari tahun lalu, dan belanja lainnya sebesar Rp 128,4 triliun, turun 30,7% juga dari tahun sebelumnya.
Suahasil Nazara menjelaskan bahwa penurunan ini mungkin disebabkan oleh pergantian kepemimpinan di daerah, termasuk bupati, walikota, dan gubernur baru. Selain itu, kebijakan pencadangan melalui Inpres 1/2025 juga mempengaruhi penundaan pembiayaan. Akibatnya, dana pemerintah daerah yang tersimpan di bank naik menjadi Rp 233,11 triliun hingga 31 Agustus, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 192,57 triliun.
“Kita berharap pemerintah daerah dapat terus mendorong peningkatan pembiayaan, sehingga APBD dapat memberikan dampak lebih signifikan terhadap perekonomian daerah,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa transfer dana ke daerah tetap lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pembiayaan di tiga bulan terakhir tahun ini.
Studi kasus yang relevan menunjukkan bahwa daerah yang berhasil mengoptimalkan pembiayaan APBD biasanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sebagai contoh, beberapa daerah telah menggunakan dana belanja modal untuk proyek infrastruktur yang langsung meningkatkan aktivitas perekonomian setempat. Infografis menunjukkan bahwa daerah dengan belanja yang lebih cepat cenderung memiliki indeks pembangunan lebih tinggi.
Menjelang akhir tahun, pemerintah daerah diharapkan dapat merangsang perekonomian daerah melalui pembiayaan yang lebih efisien. Diharapkan dengan canceling strategis, pemerintah daerah bisa memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.