Pemerintah Daerah Dianjurkan Optimalkan Pendapatan dan Belanja untuk Capai Target

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah agar segera menegakkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan rencana. Langkah ini diharapkan bisa mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Dalam kesempatan pertemuan dengan Menteri Keuangan di Gedung Djuanda I, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Tito mengemukakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dua aspek utama perlu diperhatikan. Pertama, pemerintah harus memastikan pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan target. Kedua, sektor swasta juga harus terlibat aktif. “Jika belanja pemerintah berjalan lancar, sector swasta pun akan ikut bergerak, dan ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

Selain itu, data realisasi APBD kini dapat diikuti langsung melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kemendagri juga melakukan evaluasi bulanan terhadap kinerja pendapatan dan pengeluaran setiap provinsi dan kabupaten/kota. “Para kepala daerah yang kinerjanya rendah akan merasa malu jika terlihat dalam rapat koordinasi, khususnya jika di live stream melalui YouTube yang dapat diakses media. Kita akan memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki realisasi tinggi,” tambahnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa direncanakan hadir di rapat koordinasi pada awal Oktober mendatang untuk membahas lebih lanjut tentang realisasi pendapatan dan belanja daerah serta strategi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Selain Menkeu, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat senior dari Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa daerah dengan realisasi APBD yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Studi menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah sukses dalam mengelola keuangan mereka, ini menginspirasi sektor swasta untuk menanamkan investasi, sehingga menggerakkan perekonomian lokal. Infografis menunjukkan bahwa 70% pertumbuhan ekonomi daerah berasal dari sinergi antara pembiayaan pemerintah dan aktivitas swasta.

Untuk menjaga keseimbangan keuangan, Pemerintah telah memperkenalkan kebijakan baru yang memfokuskan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Hal ini membantu pemerintah daerah memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan efektif dan efisien. Setiap tahun, Kemendagri juga memberikan pelatihan kepada pejabat daerah tentang manajemen keuangan yang baik agar mereka dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran.

Pemanduannya pun memberikan tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan sektor swasta, daerah dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kunci suksesnya terletak pada kerja sama yang erat antara semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat.

Dengan demikian, realisasi APBD bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang dampak yang bisa dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kreativitas dan kerjasama semua elemen masyarakat. Mari kita dukung dan ikut serta dalam upaya tersebut, karena setiap kontribusi kecil bisa membawa perubahan besar.

Baca juga Berita lainnya di News Page