Pertimbangan Presiden untuk Petani, Pembatasan Impor Singkong dan Etanol

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah berhasil meraih perubahan positif bagi petani singkong dan tebu sejak awal tahun ini. Dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan dari Menteri Perdagangan pada 19 September 2025. Ini bertujuan untuk membatasi impor ubi kayu, tepung tapioka, dan etanol.

Langkah ini diambil untuk menghadapi krisis harga singkong yang mempengaruhi petani, serta memastikan penyerapan hasil panen lokal dan stabilitas harga komoditas penting. Krisi tersebut dimulai pada Januari 2025 akibat masuknya banyak impor tepung tapioka yang menyebabkan hasil tanaman lokal tidak terjual. Pada 23 Januari, ribuan petani dari tujuh kabupaten Lampung melakukan aksi protes di pabrik pengolahan tepung tapioka, menuntut harga penjualan sesuai Surat Keputusan Bersama sebesar Rp 1.400 per kilogram. Namun, pada saat itu harga jual sudah anjlok menjadi Rp 600-700 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi Rp 740 per kilogram, membuat petani mengalami kerugian.

Amran segera tanggap dengan menegaskan akan menindak importir yang lebih memprioritaskan produk asing. “Kami meminta kepada importir, tegas, jangan zalimi petani,” katanya. Penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan bahwa impor tapioka menjadi salah satu penyebab penurunan harga. Pada 30 Januari, dalam acara outlook ekonomi di The Westin Jakarta, Amran mengumumkan rencana pertemuan dengan industri dan petani pada 31 Januari. “Petani singkong jangan dizalimi. Petani dizalimi sama dengan menzalimi negara,” tegasnya.

Amran juga berjanji untuk menyelesaikan masalah ini, seperti yang telah dilakukan dalam menangani krisis peternak susu sebelumnya. Pertemuan pada 31 Januari di Jakarta menjadi langkah awal dalam koordinasi antara petani, industri, dan pemerintah untuk mencari solusi. Meskipun hasilnya belum diumumkan secara rinci, Amran menegaskan komitmennya. “Aku beresin,” ujarnya.

Sejak Mei 2025, harga singkong terus merosot, terutama di Lampung, yang merupakan pusat produksi singkong nasional. Lampung menyumbang 70% produksi singkong di Indonesia dan mendukung 1 juta keluarga petani dengan potensi ekonomi sebesar Rp 50 triliun. Impor tepung tapioka membuat industri lebih memilih bahan impor, ditambah potongan harga 50-60% dari harga minimum Rp 1.350 per kilogram, menyebabkan petani kesulitan untuk mendapatkan keuntungan.

Pada 9 September 2025, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama empat bupati dan anggota DPRD Lampung bertemu Amran di Jakarta. Mereka melaporkan bahwa impor berlebih menimbulkan ancaman kemiskinan bagi petani. “Lampung mampu memenuhi kebutuhan lokal, tapi petani tetap miskin karena harga ditekan impor,” kata Rahmat. Anggota DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menambahkan bahwa potongan harga dan impor berlebih membuat petani merugi. Ia meminta larangan impor dan prioritas singkong sebagai komoditas nasional.

Amran menjawab dengan janji untuk menerbitkan surat resmi tentang harga minimum nasional sesuai regulasi Lampung. Ia juga mendorong peningkatan produksi singkong hingga 70 ton per hektar dan pembangunan pabrik berbasis BUMN di sentra produksi. “Kita kawal regulasi tata niaga singkong, petani untung tapi pabrik tidak dirugikan,” ujar Amran. Puncak perjuangan Amran terjadi pada 19 September 2025, ketika ia mengumumkan Larangan Terbatas (Lartas) impor tepung tapioka dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian. “Atas arahan Bapak Presiden, kalau produksi dalam negeri cukup, impor ditiadakan,” tegasnya.

Kebijakan ini menanggapi keluhan petani dan menegaskan dukungan Presiden Prabowo kepada petani. Pada malam yang sama, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menandatangani dua peraturan: Permendag 31/2025 dan Permendag 32/2025. Kedua peraturan ini mengatur impor ubi kayu, tapioka, dan etanol dengan lebih ketat, memastikan kebutuhan industri terpenuhi dan petani dilindungi.

Kebijakan ini disambut dengan senang hati oleh petani. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo melalui Amran. “Jika impor dihentikan, hasil panen kami terserap industri, harga stabil, dan petani sejahtera,” ucapnya. Ia optimis kebijakan ini akan menambah semangat petani dengan motto ‘Petani Singkong Sejahtera, Indonesia Jaya’.

Keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani terwujud melalui koordinasi lintas kementerian yang diinisiasi Amran sejak Januari 2025. Dengan larangan terbatas dan peraturan baru, pemerintah menjamin penyerapan hasil panen lokal, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani singkong dan tebu. Amran juga mendorong peningkatan kualitas produksi dan pembangunan pabrik BUMN untuk menguatkan industri singkong nasional. Pengawasan impor dan optimalisasi produksi lokal menjadi kunci keberlanjutan kebijakan ini, mendukung kemandirian ekonomi nasional.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah ini telah memperkuat industri singkong dan tebu di Indonesia. Dengan peningkatan produksi dan larangan impor yang terorganisir, petani dapat menerima harga yang lebih adil dan industri dapat beroperasi dengan lebih efisien. Analisis menunjukkan bahwa stabilitas harga dan penyerapan hasil panen lokal akan menambah daya saing petani dalam pasar global. Studi kasus di Lampung menunjukkan bahwa dengan dukungan pemerintah dan koordinasi yang baik, petani telah mampu meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian.

Kesimpulan:
Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintah berhasil melindungi petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Inisiatif ini bukan hanya menguntungkan petani, tetapi juga mengukuhkan industri lokal dan ekonomi nasional. Hanya dengan dukungan dan kebijakan yang tepat, kita bisa membangun Indonesia yang lebih sejahtera.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page