BTN Membatalkan Kenaikan Biaya Peminjaman

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank milik negara, di mana salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), yang menerima Rp 25 triliun untuk kredit kepada sektor riil. Tujuan utama penyaluran ini adalah untuk membangkitkan perekonomian.

Menurut Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, tambahan likuiditas Rp 25 triliun akan mendukung upaya penurunan biaya dana (cost of fund), terutama setelah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebanyak 125 basis poin (bps) dalam waktu satu tahun. Sebagai tindak lanjut, BTN telah menyesuaikan bunga deposito special rate dengan penurunan 50 bps segera setelah menerima tambahan dana dari pemerintah.

“Setelah keputusan pemerintah pada Jumat (12 September), kami langsung menurunkan bunga deposito special rate pada Senin (15 September). Dana Rp 25 triliun ini membantu BTN mereduksi suku bunga dan kami berkomitmen untuk terus menurunkan special rate hingga akhir tahun,” ujar Nixon dalam Media Gathering BTN 2025 di Bandung, Sabtu (20/9/2025).

Langkah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap profitabilitas BTN, terutama pada margin bunga bersih (NIM). Data menunjukkan bahwa penurunan biaya dana di BTN telah mengakibatkan kenaikan NIM sebesar 139 bps hingga semester I-2025, mencapai level 4,4%.

Nixon menambahkan bahwa ini membantu bank dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan pendanaan murah. Dengan tambahan likuiditas, fokus persaingan beralih ke penyaluran kredit. “Dengan dana tambahan Rp 25 triliun, likuiditas tidak lagi menjadi masalah bagi BTN, dan saya yakin akan terserap sebelum akhir Desember 2025,” kata Nixon.

Perkiraan tersebut didasarkan pada rata-rata penyaluran kredit bulanan BTN, yang mencapai Rp 6-7 triliun untuk berbagai jenis kredit, termasuk perumahan dan non-perumahan. “Penyaluran kredit kami rata-rata sekitar Rp 6-7 triliun per bulan, sehingga Rp 25 triliun akan habis dikonsumsi sesuai rencana bisnis bank (RBB) kami,” tambahkan Direktur Finance and Strategy BTN, Nofry Rony Poetra.

Dana Rp 200 triliun dari pemerintah ini dapat digunakan selama enam bulan dan dapat diperpanjang. Nixon membandingkannya dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi Covid-19, ketika BTN menerima Rp 10 triliun untuk kredit. Hasilnya, ekonomi pulih dan dana dapat dikembalikan setelah dua tahun.

Sekarang, tambahan likuiditas Rp 25 triliun membantu BTN untuk memenuhi permintaan kredit yang tinggi. “Ada banyak permintaan di BTN, dengan pipeline kredit yang mencapai Rp 30 triliun lebih. Dengan likuiditas tambahan ini, kami bisa segera memproses kredit agar pelanggan tidak berpindah ke bank lain,” tutup Nixon.

Untuk memperkuat perekonomian, pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan menyalurkan dana ke bank milik negara. Ini tidak hanya memastikan likuiditas yang stabil, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor riil, terutama dalam bidang perumahan dan non-perumahan. Diharapkan dengan penyaluran ini, perekonomian akan terus mengalami perkembangan positif.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page