Pertahanan negara mengamankan kompleks gedung parlemen setelah terjadi kerusuhan, memicu reaksi dari masyarakat. TNI mengutip aturan sebagai dasar kehadiran pasukan di lokasi tersebut. Menurut catatan, pada Sabtu (20/9/2025), personel TNI masih menjaga area DPR selama dua pekan setelah insiden sebelumnya. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, telah menyetujui rencana pengamanan tersebut melalui personel TNI.
“TNI akan menjaga simbol kedaulatan di DPR,” katanya setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (16/9). Sjafrie menambahkan bahwa pengamanan akan terus berlanjut hingga kondisi menjadi lebih kondusif. Jika diperlukan, pasukan akan terus hadir di tengah masyarakat.
“Kondisi sekarang lebih baik. Tergantung situasi, jika diperlukan, kita akan ada di antara rakyat,” tambahnya. Sjafrie juga menekankan pentingnya TNI untuk melindungi instansi pemerintah terkait kedaulatan negara dan memastikan keamanan masyarakat.
“Instansi pemerintah yang berhubungan dengan kedaulatan harus dijaga,” katanya. “Agar rakyat dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Komunikasi dan pembinaan teritorial sangat penting,” tambahnya.
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keterlibatan TNI dalam pengamanan gedung DPR, menuntut pemerintah menghentikan pelibatan pasukan dan mengembalikan mereka ke barak. Koalisi ini, terdiri dari berbagai organisasi, menyatakan bahwa keputusan Menteri Pertahanan bertentangan dengan keinginan rakyat, seperti yang tercantum dalam agenda 17+8.
“Menteri Pertahanan melawan arus kehendak rakyat, hal ini menunjukkan pejabat pemerintahan yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat,” kata mereka Selasa (16/9). Koalisi berpendapat bahwa tugas TNI adalah pertahanan negara, bukan keamanan sipil, yang merupakan tanggung jawab Kepolisian.
“Pelibatan TNI dalam pengamanan DPR bukanlah tugas utama mereka. Konstitusi dan UU TNI mengatur bahwa TNI bertugas di bidang pertahanan, sementara keamanan masyarakat adalah tanggung jawab Kepolisian,” jelasnya. Mereka juga menilai bahwa gedung DPR bukan simbol kedaulatan negara, melainkan perwakilan rakyat.
“DPR adalah simbol perwakilan rakyat, bukan kedaulatan negara. Menempatkan TNI di sini justru mengintimidasi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik,” tambah koalisi. Mereka menuntut Presiden untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan Menteri Pertahanan dan memfokuskan pada reformasi TNI.
“Reformasi TNI masih memerlukan banyak pekerjaan rumah, seperti reformasi peradilan militer dan penghapusan budaya kekerasan,” katanya. Koalisi menuntut tiga hal: menolak pelibatan TNI dalam pengamanan DPR, menghentikan peran TNI di bidang keamanan sipil, dan memprioritaskan reformasi TNI untuk menjadi tentara profesional.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, membela keputusan pengamanan oleh pasukan dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan perundang-undangan. “Kita bekerja sesuai aturan yang berlaku,” katanya kepada wartawan di Monas, Jakarta Selatan, Sabtu (20/5).
Wahyu menjelaskan bahwa UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyertakan 14 tugas TNI, termasuk AD, yang meliputi bantuan kepada kepolisian dan pengamanan obyek vital. “Kita membantu berdasarkan permintaan dari otoritas sipil atau kepolisian,” jelasnya.
“Kita tidak mengambil alih, tetapi membantu dalam kondisi tertentu,” tambah Wahyu. Ia menegaskan bahwa TNI tetap melakukan tugas sesuai bidang masing-masing dan memberikan asesmen jika diperlukan.
“Kita membantu untuk meyakinkan situasi kondusif. TNI AD akan turut serta jika kondisi memerlukannya,” kata Wahyu.
Di tengah perdebatan ini, penting untuk merenungkan peran TNI dalam kehidupan negara. Ketika keamanan dan kedaulatan terancam, TNI harus siap bertindak. Namun, pelibatan mereka harus sesuai dengan perundang-undangan dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat. Reformasi TNI mengarah pada profesionalisme yang lebih kuat, agar pasukan dapat fokus pada tugas utama mereka. Semoga keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan negara.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.