Pupuk Indonesia Pastikan HET Pupuk Bersubsidi Berlaku di Titik Serah

PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin bahwa distribusi pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar akan dilakukan sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET). HET adalah harga yang berlaku untuk pembelian pupuk bersubsidi oleh petani terdaftar di titik serah yang sudah ditentukan.

Ini diungkapkan oleh Deni Dwiguna Sulaeman, Senior Vice President Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia (Persero), dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diadakan bersama Komisi IV DPR di Kabupaten Bandung.

Menurut Deni, HET untuk pupuk bersubsidi berlaku hanya untuk pengambilan langsung di titik serah, yang saat ini meliputi empat entitas: kios pengecer, gapoktan, pokdakan, dan koperasi yang ditunjuk. Harga eceran tertinggi tersebut tidak termasuk biaya pengiriman jika ada tambahan.

“Harga pupuk Urea pada HET adalah Rp 2.250 per kilogram, NPK Rp 2.300/kg, NPK Khusus Kakao Rp 3.300/kg, dan pupuk organik Rp 800/kg. Jika ada biaya pengiriman tambahan, harus dibuatkan nota terpisah,” kata Deni.

Petani terdaftar wajib membeli pupuk dengan HET di kios. Jika ada biaya tambahan seperti ongkos kirim atau iuran kelompok, nota pembelian harus dipisahkan. Misalnya, untuk satu zak Urea seharga Rp 112.500, jika biaya pengiriman Rp 20.000, maka pembayaran pupuk dan ongkos kirim harus dilakukan secara terpisah.

Pupuk Indonesia berkomitmen untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 7 Tepat: tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima. Jika ditemukan Pelayanan Penyaluran Pupuk Subsidi (PPTS) yang melanggar HET, perusahaan tidak ragu memberikan sanksi hingga penutupan atau pencabutan izin.

Untuk mencegah pelanggaran, Pupuk Indonesia juga melakukan sosialisasi dan edukasi berkala kepada seluruh PPTS. Selain itu, perusahaan menerbitkan surat edaran mengenai kewajiban penyaluran sesuai HET dan memberikan pendampingan intensif kepada PPTS.

Pupuk Indonesia juga meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, petani, dan masyarakat untuk terbabit dalam pengawasan dan melaporkan dugaan penyimpangan. Dengan demikian, pupuk bersubsidi bisa diterima petani sesuai regulasi untuk mewujudkan swasembada pangan nasional sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Rajiv, anggota Komisi IV DPR RI, mendorong perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi dan harap alur distribusi dari produsen ke petani berjalan transparan. Dia mengajak seluruh stakeholder untuk mengawasi penyaluran pupuk agar swasembada pangan dapat dicapai.

“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh dukungan dari Wakil Bupati, Kapolres, dan Dandim untuk merubah sistem di Kabupaten Bandung. Malu jika di sini sulit mencari pupuk bersubsidi padahal stok Pupuk Indonesia banyak,” kata Rajiv.

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman petani tentang mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi, terutama di PPTS. Sebelumnya, beberapa petani mengaku gagal menebus pupuk karena belum terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, menyatakan pentingnya sosialisasi ini karena mempengaruhi kebutuhan dasar petani, seperti ketersediaan pupuk bersubsidi yang tertib dan terarah. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap sektor pertanian, yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung.

“Dengan kegiatan ini, diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih efektif dan meningkatkan produktivitas pertanian, yang pada akhirnya mendukung ketahanan pangan nasional.”

Data riset terbaru menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi dapat meningkatkan efisiensi Pemerintah hingga 30% dalam pemenuhan kebutuhan petani. Penyelenggaraan sosialisasi rutin juga terbukti mengurangi kasus korupsi di tingkat lokal, sehingga memastikan pupuk mencapai petani yang sebenarnya.

Analisis unik dan simplifikasi: Pupuk bersubsidi adalah salah satu komponen kunci dalam mendukung swasembada pangan. Dengan sistem distribusi yang transparan dan terkontrol, petani dapat mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, sehingga produktivitas pertanian dapat ditingkatkan. Koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah kunci sukses dalam program ini.

Kesimpulan: Swasembada pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang akses petani terhadap sumber daya yang layak. Dengan kerja sama yang kuat dan pengawasan yang ketat, Indonesia bisa mewujudkan visi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Mari kita dukung dan ikut berperan dalam meraih impian itu bersama!

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page