AS dan Aliansi Teluk Bicara Soal Situasi Gaza Pasca Konflik

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Amerika Serikat telah melakukan diskusi dengan negara-negara di Teluk mengenai potensi peran mereka dalam mengelola Gaza setelah perang selesai. Informasi ini disampaikan oleh Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, pada hari Jumat (19/9) waktu setempat.

Huckabee menjelaskan bahwa pembicaraan tersebut berfokus pada kemungkinan pembentukan pemerintahan sementara dengan partisipasi negara Teluk, di mana AS mungkin akan bertindak sebagai pengawas. Namun, keputusan akhir mengenai pengaturan permanen akan diputuskan kemudian.

“Ini masih dalam tahap perbincangan. Belum ada kesepakatan resmi dari pemerintah, Israel, atau pihak manapun. Saya tidak mengetahui apapun yang sudah siap ditandatangani,” ujarnya, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/9/2025).

Huckabee tidak menentukan waktu pembicaraan tersebut berlangsung atau menyebutkan negara Teluk mana yang terlibat dalam diskusi.

Sebelumnya, pada Januari, Reuters melaporkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah membahas dengan AS dan Israel untuk ikut serta dalam pemerintahan sementara di Gaza, yang melibatkan Otoritas Palestina. Kemudian, pada bulan Mei, AS juga membahas kemungkinan memimpin pemerintahan sementara pascaperang.

Otoritas Palestina (PA), yang saat ini mengelola pemerintahan sipil terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel dan diusir Hamas dari Gaza pada 2007, menyatakan siap mengelola Gaza dengan dukungan internasional.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak keterlibatan Otoritas Palestina dan menegaskan akan tak ada negara Palestina. Pembentukan negara Palestina justru menjadi salah satu syarat UEA untuk ikut serta dalam rencana pascaperang di Gaza.

Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel harus mempertahankan kendali keamanan penuh di samping pemerintahan sipil yang dipimpin Arab. Namun, beberapa pihak dalam koalisi sayap kanannya berusaha untuk mencaplok Gaza.

Huckabee menegaskan AS tidak akan terlibat dalam rencana mana pun dengan PA jika mereka terus memberikan pembayaran kepada individu dan keluarga yang terlibat dalam tindakan yang disebut AS sebagai terorisme.

“Mengapa harus memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum kita sendiri? Kita tidak akan pernah melakukan hal itu,” katanya dalam wawancara.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang ingin mencaplok Gaza, mengatakan bahwa ia sedang bernegosiasi dengan AS tentang bagaimana membagi Gaza setelah perang berakhir. Namun, Huckabee menyatakan tidak mengetahui adanya negosiasi semacam itu.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan pascaperang di Gaza memerlukan kolaborasi antarnegara dan partisipasi berbagai pihak untuk mencapai stabilitas jangka panjang. Studi kasus di daerah konflik lain menunjukkan bahwa pemerintahan sementara dengan dukungan internasional sering kali menjadi solusi yang efektif.

Analisis unik dan simplifikasi: Perundingan tentang masa depan Gaza tidak hanya melibatkan pertanyaan politik, tetapi juga pentingnya pembangunan ekonomi dan rehabilitasi sosial bagi warga sipil. Keberhasilan rencana pascaperang sangat tergantung pada komitmen semua pihak untuk menempatkan kepentingan manusia di atas agendpolitik.

Kesimpulan yang menginspirasi: Masalah Gaza bukan hanya tentang perang, tetapi tentang cara membangun kembali kehidupan dengan cara yang berkelanjutan. Semua pihak harus siap untuk berkompromi dan bekerja sama demi damai yang tahan lama. Inilah saatnya menuju solusi yang lebih cerdas dan manusiawi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan