PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo yang Mabuk Dan Mengancam Merampok Uang Negara

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

DPP PDIP telah mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, setelah pernyataannya yang berisiko merampok uang negara dan menyebabkan kerugian negara. Partai menegaskan tidak akan membiarkan tindakan yang merugikan kepentingan rakyat.

Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, Wahyudin telah diklarifikasi oleh DPRD Gorontalo dan DPD telah melaporkan kasus ini kepada DPP untuk penanganan lebih lanjut. “Wahyudin Moridu adalah anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dia telah dilakukan klarifikasi oleh DPRD Gorontalo, dan DPD telah melaporkan ke DPP untuk tindakan organisasi,” jelasnya pada Sabtu (20/9/2025).

Komarudin pun mengumumkan bahwa PDIP telah memutuskan hubungan dengan Wahyudin dan akan segera melakukan penggantian anggota (PAW). “Komite etik dan disiplin telah merekomendasikan kepada DPP, dan hari ini DPP telah mengeluarkan surat pemecatan kepada Wahyudin. Dalam waktu dekat, PAW akan dilaksanakan,” tambahnya.

Dia juga menyeru seluruh kader PDIP untuk tetap mempertahankan disiplin dan etik. “Kami minta kepada semua kader partai dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote untuk menjaga kedisiplinan, etik, kehormatan, dan wibawa partai serta keluarga masing-masing. Jangan pernah melakukan aksi yang merugikan partai dan merendahkan rakyat. DPP bersedia mengambil tindakan pemecatan seperti yang dilakukan terhadap Wahyudin,” ujarnya.

Dalam video klarifikasi yang diajukan kepada Thecuy.com, Jumat (19/9), Wahyudin meminta maaf atas pernyataannya yang sempat viral di media sosial. “Saya, Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, bersama istri saya, memohon maaf atas video yang tersebar di TikTok. Saya tidak bermaksud untuk mengejek atau menyinggung masyarakat Gorontalo,” ujarnya.

Insiden ini mengingatkan betapa pentingnya disiplin dan akuntabilitas dalam lingkungan publik. Kader politik harus selalu sadar akan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, sehingga setiap tindakan atau pernyataan pasti dapat dipertanggungjawabkan. Kasus ini juga memperlihatkan betapa cepatnya reaksi dari partai dalam menindaklanjuti tindakan yang merusak nama baik organisasi.

Setiap individu di posisi publik harus memahami bahwa setiap kata dan tindakan dapat memiliki dampak besar. Dengan begitu, mereka dapat menjaga integritas dan kehormatan yang diharapkan oleh masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan