Revitalisasi Sekolah dan Dampaknya terhadap Ekonomi

Program revitalisasi sekolah yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi fokus pembicaraan terkini. Langkah ini diambil berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2025, yang mengarahkan peningkatan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, serta pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda dan digitalisasi proses belajar mengajar. Perintah Presiden tersebut juga melibatkan 12 kementerian lain, staf kepresidenan, instansi pemerintah, dan pemimpin daerah.

Inisiatif ini memang cukup menonjol karena menunjukkan komitmen serius, kolaboratif, dan terintegrasi dari berbagai pihak. Kementerian Pendidikan berusaha meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah yang sulit diakses. Terdapat tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai, seperti memastikan lingkungan belajar yang aman, merenovasi ruang kelas dan fasilitas pendukung, serta mengembangkan sumber daya manusia di sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil.

Kondisi bangunan sekolah yang rusak dan tidak aman menjadi motivasi utama program ini. Pemerintah bersikukuh untuk menjamin kelanjutan pendidikan nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dana yang dialokasikan untuk revitalisasi sekolah mencapai Rp17,1 triliun, dengan target 13.834 sekolah yang akan direnovasi. Hingga September 2025, 11.179 sekolah telah menyelesaikan administrasi dan menandatangani perjanjian kerja sama. Kemendikdasmen optimis semua target dapat tercapai sebelum akhir tahun.

Mekanisme pelaksanaan program ini dilakukan dalam dua tahap: tahap pertama 70% dan tahap kedua 30%. Dana pertama telah disalurkan ke 9.595 sekolah, sementara tahap kedua akan dilaksanakan setelah pembangunan fisik mencapai 70%. Pembaruan dalam program ini termasuk pengelolaan dana langsung oleh Kemendikdasmen, penyalauran dana ke rekening sekolah, dan partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme swakelola.

Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) menjadi kunci dalam pelaksanaan program. Tim ini bertanggung jawab atas rancangan, pembangunan, dan pelaporan keuangan. Pendekatan ini sudah diterapkan sejak lama dalam manajemen berbasis sekolah (MBS). Dengan pengelolaan yang transparan, diharapkan pengembangan infrastruktur sekolah juga dapat mendorong perekonomian lokal. Usaha-usaha kecil seperti toko bangunan, usaha bata, dan warung makan juga akan merasakan manfaat dari program ini.

Masyarakat diharapkan aktif mengawasi penggunaan dana revitalisasi agar terhindar dari korupsi. Program ini diharapkan menjadi teladan dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas. Dengan semakin banyaknya sekolah yang terawat dan fasilitas yang memadai, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia akan terus meningkat. Inisiatif ini bukan hanya tentang membangun bangunan, tetapi juga mendukung visi pendidikan yang lebih baik bagi generasi masa depan.

Kesimpulan
Program revitalisasi sekolah bukti komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan partisipasi masyarakat dan mekanisme swakelola yang transparan, diharapkan pelaksanaan program ini akan berhasil menyentuh berbagai daerah, termasuk yang terpencil. Investasi dalam infrastruktur pendidikan ini tidak hanya tentang membangun bangunan, tetapi juga mendorong perekonomian lokal dan menjamin pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Mari kita dukung dan ikuti perkembangan program ini agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terealisasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page