PBB: Korea Utara Menegakkan Hukuman Mati untuk Penonton Film Drama Korea Selatan

Warga Korea Utara hidup dalam kondisi yang sangat tertekan di bawah rezim yang sangat ketat. Menurut laporan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB, pihak berwenang bisa menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang hanya karena menyebarkan konten asing, termasuk drama televisi dari negara tetangga, Korea Selatan.

Dokumen tersebut membuka kisah kehidupan warga yang kian terbatas. Data yang dikutip berasal dari wawancara dengan lebih dari 300 pengungsi yang berhasil melarikan diri dari negara tersebut. Seperti biasa, pemerintah di Pyongyang menolak menerima temuan ini dan membantah setiap tuduhan yang dituduh.

Pemerintah Korea Utara secara terus-menerus mempertahankan kendali penuh atas seluruh aspek kehidupan warga, membuat mereka tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan politik, sosial, atau ekonomi. Sementara itu, beberapa undang-undang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadikan akses informasi dari luar negeri sebagai kesalahan yang berbahaya. Warga dilarang menyimpan, mengakses, atau menyebarkan publikasi, musik, dan film dari negara “musuh”, serta melarang penggunaan ungkapan yang tidak sesuai dengan ideologi sosialis yang diajarkan pemerintah.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bagi banyak orang, hukuman yang dijatuhkan sangat berat, bahkan sampai dengan hukuman mati, hanya karena melakukan tindakan yang dianggap mengancam stabilitas negara. James Heenan, Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk Korea Utara, mengungkapkan bahwa hukuman mati bagi warga yang mengakses film atau musik asing lebih berat daripada hukuman bagi pembunuhan, dan ini bertentangan dengan hak hidup yang seharusnya dilindungi.

Pemerintah Korea Utara juga sering mengadakan sesi “kritik diri” terpaksa, serta memaksa warga untuk tunduk pada ideologi partai dalam setiap aspek kehidupan. Akibatnya, kebebasan bergerak semakin terbatas, dan berita tentang penyiksaan serta perlakuan buruk di tempat tahanan terus menyebar. Banyak saksi melaporkan banyak kasus kematian di penjara akibat penyiksaan, kerja paksa, kelaparan, dan bunuh diri. Kondisi di tempat-tempat tersebut sangat buruk, dengan sedikit makanan dan perawatan medis yang tersedia.

Kim Eujin, seorang pembelot yang berhasil melarikan diri bersama ibunya pada 1990-an dan kini bekerja di Seoul dengan organisasi pembelot, mengonfirmasi bahwa situasi di Korea Utara semakin buruk. “Pemerintah saat ini mengontrol setiap bagian hidup rakyat, itulah cara mereka menjaga kendali,” katanya. “Orang-orang dieksekusi mati hanya karena menonton atau menyebar konten televisi dari luar negeri. Ada terlalu banyak aturan yang bisa digunakan untuk menghukum rakyat, ini adalah bentuk kendali total.”

Selain membatasi akses informasi, pemerintah juga mengendalikan distribusi pangan. Warga dilarang menjual beras, jagung, atau pangan pokok lainnya di pasar bebas. Satu-satunya cara mendapatkan kebutuhan dasar adalah melalui toko pemerintah dengan harga yang lebih tinggi. “Baik rakyat maupun pemerintah paham bahwa jika rezim mengendalikan akses pangan, mereka bisa mempersulit hidup semua yang tidak menaati aturan mereka,” kata Kim Eujin.

Pemerintah juga melarang penggunaan gaya rambut, pakaian, dan bahkan ungkapan bahasa yang menyerupai budaya Korea Selatan. “Hukum baru ini menunjukkan bahwa undang-undang yang lama tidak efektif dan Kim Jong-un semakin ketakutan jika rakyat tahu bagaimana kehidupan di luar Korea Utara,” ungkap Kim.

Aktivis hak asasi manusia Song Young-Chae menyatakan bahwa penderitaan warga Korea Utara sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Namun, keberatan yang semakin ketat dari pemerintah justru bisa menjadi tanda kelemahan rezim. “Jika mereka benar-benar percaya punya kendali penuh, mereka tak perlu menekan rakyat sebegitu kerasnya,” katanya.

Meskipun demikian, solusi untuk masalah hak asasi manusia di Korea Utara tetap sulit. Beberapa pihak mengusulkan bantuan dari luar untuk menaikkan taraf hidup rakyat, namun hubungan dagang dan keamanan Pyongyang yang makin erat dengan Rusia dan Cina menunjukkan kemungkinan rezim akan tetap berdiri di atas kekuasaan. Kim Eujin juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap kebijakan Korea Selatan baru yang menghentikan siaran radio ke Utara. “Siaran ini adalah salah satu cara langka bagi rakyat untuk mengetahui dunia luar,” katanya. “Saya khawatir, pemerintah akan mencoba menyelesaikan masalah dengan Korea Utara hanya dengan bersikap baik. Tapi itu artinya bersikap baik pada rezim, bukan pada rakyat.”

Meskipun ada beberapa tanda perbaikan, seperti berkurangnya kekerasan penjaga penjara dan adanya aturan baru yang seolah memperkuat jaminan pengadilan adil, laporan PBB tetap menyimpulkan bahwa kebebasan di Korea Utara bukan hanya terbatas, tetapi juga dijadikan alat untuk menekan rakyat.

Kondisi yang dilaporkan oleh PBB memang menggelisahkan. Rezim di Korea Utara terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan cara yang brutal. Pemberontakan rakyat mungkin sulit terjadi, tetapi dukungan internasional dan tekanan diplomatik dapat menjadi langkah awal untuk mengakhiri kebrutalan ini. Setiap individu di dunia harus sadar akan pentingnya kebebasan dan hak asasi manusia, serta berusaha untuk membantu mereka yang masih hidup dalam ketakutan dan kebatasan.

Baca juga Berita lainnya di News Page