Menlu Menanggapi Pencabutan Visa Presiden Palestina oleh Amerika Saat Mendekati Sidang PBB

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Luar Negeri Sugiono mulai berbicara tentang keputusan Amerika Serikat (AS) yang membatalkan visa presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dan anggota delegasi mereka sebelum acara Sidang Umum PBB di New York. Menurutnya, tindakan ini masuk dalam wewenang pemerintah AS dalam pengelolaan visa. Pernyataan ini dia sampaikan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat malam (19/9/2025).

Sugiono juga menyentuh isu ini dalam rapat darurat anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Doha, Qatar. Dia menjelaskan bahwa beberapa negara anggota OKI berusaha memastikan agar visa dapat diberikan kepada delegasi yang sebelumnya ditolak. “Tadi juga di Doha, ada beberapa suara untuk berusaha agar visa bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang sebelumnya tidak mendapatkan izin,” katanya.

AS telah menyatakan bahwa Presiden Palestina tidak diperbolehkan mengunjungi New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, tempat beberapa negara sekutu AS akan mengakui Palestina sebagai negara. Selain itu, pemerintah Donald Trump telah membatalkan visa pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina di Tepi Barat, karena dianggap merusak proses perdamaian. Menurut Reuters dan Al Arabiya, keputusan ini diumumkan pada 30 Agustus 2025.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lain terpengaruh oleh keputusan ini, yang diumumkan 29 Agustus waktu setempat. Meskipun begitu, Majelis Umum PBB memutuskan untuk memungkinkan Abbas berbicara melalui pembacaan pidato yang sudah direkam sebelumnya. “Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presiden yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” ujar PBB melalui keterangan yang dilansir AFP, Jumat (19/9).

Ketika melihat isu visa yang dibatalkan, beberapa negara anggota OKI membentuk strategi untuk mendukung Palestina. Sikap ini menunjukkan solidaritas dalam menghadapi tantangan diplomasi internasional. Pidato Abbas melalui video menandakan upaya PBB untuk menjaga kehadiran suara Palestina, meskipun ada kendala praktis.

Pendekatan diplomasi dalam situasi seperti ini membuktikan pentingnya kerja sama internasional dan fleksibilitas dalam menghadapi perselisihan. Setiap negara harus menjaga keadilan dan kestabilan, serta menciptakan ruang untuk dialog yang produktif.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan