Peraturan PBB Diabaikan, Presiden Palestina Pidato Lewat Video Akibat Ditolak Visa AS

Negara Amerika Serikat telah membatalkan dan mencabut visa bagi beberapa pejabat Palestina, termasuk Presiden Mahmud Abbas. Sebagai alternatif, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui agar Abbas dapat menyampaikan pidato melalui rekaman video. Hal ini diumumkan oleh PBB melalui kantor berita AFP pada Jumat (19/9/2025).

Acara Debat Umum Tingkat Tinggi PBB akan dimulai pada 23 September 2025 di New York, Amerika Serikat. Sidang Majelis Umum ke-80 PBB telah berlangsung sejak 9 September 2025.

Seperti yang diketahui, AS menyatakan tidak akan membolehkan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Hal ini karena beberapa negara sekutu AS berencana mengakui Palestina sebagai negara.

Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilaporkan oleh Reuters dan Al Arabiya, telah membatalkan visa bagi pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Langkah ini diambil menjelang Sidang Umum PBB dengan alasan bahwa pihak Palestina telah “merusak peluang perdamaian”.

Satu pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang tidak ingin dinamaikan, menyatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terpengaruh oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

Abbas sempat merencanakan perjalanan ke New York untuk hadir dalam Sidang Umum PBB yang digelar setiap tahun di kawasan Manhattan, AS. Selain itu, Abbas juga berencana menghadiri pertemuan puncak yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berkomitmen untuk mengakui Palestina secara resmi.

Menanggapi hal tersebut, kantor Abbas menyatakan kebingungan terhadap keputusan AS untuk membatalkan visa tersebut. Mereka menilai keputusan tersebut melanggar “perjanjian markas” PBB.

Menurut “perjanjian markas” PBB tahun 1947, AS wajib membiarkan diplomat asing dapat mengakses markas PBB di New York. Namun, Washington menyatakan bahwa mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, atau kebijakan luar negeri.

Departemen Luar Negeri AS membela keputusannya dengan menuduh PLO dan Otoritas Palestina telah gagal menghentikan ekstremisme dan mendorong “pengakuan sepihak” terhadap negara Palestina. “Demi kepentingan keamanan nasional, kami meminta pertanggungjawaban dari PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen yang telah diberlakukan, serta merusak peluang perdamaian,” ujar Departemen Luar Negeri AS.

Pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan merealisasikan Palestina merdeka.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, mereka mendorong PLO dan Otoritas Palestina untuk “sistematik menolak terorisme”, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, telah mengutuk serangan Hamas dan meminta pembebasan sandera.

Departemen Luar Negeri AS juga menyatakan bahwa mereka terbuka untuk kembali terlibat jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur dialog yang konstruktif serta hidup berdampingan dengan Israel dalam kondisi damai.

Selain itu, Departemen Luar Negeri AS menambahkan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri dari pejabat permanen di sana, tidak terkena pembatasan tersebut.

Tindakan AS ini menjadi sorotan global, mengingat peran PBB sebagai panggung diplomat internasional. Pelecehan visa terhadap pejabat Palestina tidak hanya melanggar tradisi diplomasi, tetapi juga membahayakan upaya damai di Timur Tengah. Langkah yang tepat harus diambil agar PBB tetap menjadi wadah untuk dialog, bukan arena untuk perpecahan politik.

Baca juga Berita lainnya di News Page