Kritik Purbaya Terhadap Satgas BLBI: Janji Banyak, Hasil Minim

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Menurutnya, dalam waktu yang cukup lama, Satgas BLBI telah memberikan banyak janji, namun hasil yang dicapai tidak sebanding dengan harapan.

“Saya mendengar laporan bahwa Satgas tersebut sering membuat janji yang terlalu banyak. Hasilnya, janji-jani tersebut belum terwujud, sehingga menyebabkan kegagalan,” ungkap Purbaya saat menyampaikan pendapatnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Jumat (19/9/2025).

Dengan nada yang cemerlang, Purbaya menambahkan bahwa upaya Satgas BLBI untuk mengembalikan dana negara ke dalam koperasi tidak berhasil. “Saya tidak tahu, apakah uang yang dituntut sudah dapat atau belum? Tetapi sepertinya sampai sekarang belum juga,” katanya.

Purbaya lanjut, kasus-kasus yang ditangani Satgas BLBI sudah lama dan status hukumnya tidak jelas. Dia pun mengingatkan bahwa dana BLBI yang diterima oleh obligor mungkin telah hilang tanpa jejak. “Kasus ini sudah lama, kemungkinan status hukumnya tidak begitu jelas. Jika sudah jelas, uangnya sudah dapat. Saya akan senang jika ada dana yang dikembalikan,” tambah Purbaya.

Menurut Purbaya, dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir, Satgas BLBI hanya banyak berbicara, namun hasil yang diperoleh minim. “Sudah tiga tahun terakhir tidak ada hasil yang nyata, berarti hanya ngomong doang. Itu yang saya lihat,” katanya.

Saat menjadi Menteri Keuangan, Purbaya menegaskan tidak akan melanjutkan keberadaan Satgas BLBI. Menurutnya, Kementerian Keuangan masih akan memantau piutang yang masih dapat diambil, tetapi mungkin tidak perlu membentuk satuan tugas baru karena dianggap tidak efektif. “Kita tidak perlu buat ribut, cukup bereskan saja. Jika ada piutang, langsung ambil, tidak perlu ribut-ribut,” kata Purbaya.

“Saya akan melihat keadaan kasusnya, tetapi jika hanya membuat keributan saja, saya akan selesaikan Satgas BLBI,” tutupnya.

Berbeda dengan rencana awal, Satgas BLBI yang dibentuk tahun 2021, awalnya hanya beroperasi hingga 2024, namun masa tugasnya diperpanjang hingga tahun ini. Dalam hal kinerja, usaha mengembalikan piutang dari obligor BLBI masih jauh dari target senilai Rp 100 triliun. Hingga September 2024, Satgas BLBI hanya berhasil mengumpulkan Rp 38,88 triliun dari obligor.

Dari sisi data riset terbaru, beberapa analis mengindikasikan bahwa masalah kinerja Satgas BLBI tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum yang kompleks, tetapi juga oleh ketidakjelasan dalam proyek dan keuangan yang ditangani. Studi kasus menunjukkan bahwa ada beberapa obligor yang sudah mulai membayar, namun prosesnya lambat karena terikat dengan persengketaan hukum yang panjang.

Analisis unik dan penjelasan sederhana menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana BLBI. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana negara dapat dikembalikan dengan cepat dan efektif. Dengan memastikan proses yang lebih transparan, pemerintah bisa meminimalkan kerugian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara.

Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah juga bisa mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti negosiasi langsung dengan obligor atau penggunaan teknologi digital untuk memantau kinerja. Langkah-langkah ini bisa membantu mengoptimalkan pengembalian dana BLBI tanpa terlalu terikat dengan birokrasi yang kompleks.

Pembacaan ini menuntut pemerintah untuk menyeriuskan upaya pengembalian dana BLBI. Kinerja yang optimal dan transparan akan memberikan dampak positif bagi negara, karena setiap rupiah yang dikembalikan dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan program sosial yang lebih baik. Jangan biarkan kesempatan ini lewat tanpa tindakan yang tepat dan tegas.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page