Prabowo Menetapkan 1.700 hingga 4.100 Pegawai Negeri Sipil Bakal Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan rencana agar Ibu Kota Nusantara (IKN) berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Dalam rangka merealisasikan hal ini, diperkirakan sekitar 1.700 hingga 4.100 pegawai negeri sipil (ASN) akan dipindahkan ke IKN. Rencana ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Untuk memastikan keberhasilan pemindahan dan penyelenggaraan IKN, Prabowo telah menetapkan beberapa langkah strategis. Pertama, akan dilakukan pemindahan atau penugasan ASN ke kawasan IKN. Kedua, akan dibangun layanan kota cerdas di IKN dengan cakupan hingga 25%. Selain itu, perencanaan dan pembangunan kawasan IKN juga akan difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya, dengan target area yang terbangun mencapai 800-850 hektare. Selain itu, ada juga target pembangunan gedung perkantoran sebesar 20%, hunian yang layak dan berkelanjutan sebesar 50%, serta ketersediaan sarana prasarana dasar sebesar 50%.

Di sisi lain, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, telah mengungkapkan bahwa 16 kementerian dan lembaga telah ditargetkan untuk relokasi awal, dengan total 3.500 ASN yang akan dipindahkan. Saat ini, IKN sudah dihuni oleh 1.200 ASN, dengan tambahan 5.000 pekerja konstruksi. Menteri PANRB Rini Widyantini juga menjelaskan bahwa proses penapisan ASN masih berlangsung, dengan tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo. Walaupun demikian, Rini belum dapat menentukan waktu pasti ketika proses pemindahan ASN akan selesai.

Pembangunan IKN tidak lepas dari tantangan, seperti yang diterangkan dalam video “Pembangunan IKN Terancam Molor Gegara Tambahan Anggaran Ditolak”. Namun, dengan upaya yang terkoordinasi dan komitmen yang kuat, IKN diharapkan dapat menjalankan peran sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Pemindahan ASN ini bukan hanya tentang relokasi fisik, tetapi juga tentang transformasi pemerintahan yang lebih cerdas dan efisien.

Menjelang tahun 2028, semua elemen trias politika harus siap beroperasi di IKN. Hal ini membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah pusat, Otorita IKN, dan semua pihak terkait. Dengan demikian, IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan