Pemerintah Daerah Memastikan Pengalian Bansos Beras Tepat Sasaran, Tak Masuk ke Orang Kaya

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Bansos beras akan dilanjutkan pada bulan Oktober dan November 2025 dengan jumlah 10 kilogram per penerima. Badan Pangan Nasional mengutamakan peningkatan akuratnya data penerima bantuan.

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran, penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi prioritas sebelum pelaksanaan fase berikutnya bulan depan.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memperkuat pesan agar pemerintah daerah ikut serta dalam verifikasi penerima bantuan di kawasan masing-masing.

Penting agar bantuan beras tidak ditargetkan pada pejabat atau individu berpendapatan tinggi. Pernyataan ini disampaikan saat Arief menerima audiensi dari Bupati Mesuji, Elfianah, di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

“Dalam pelaksanaan ulang bantuan beras, pemerintah daerah harus turut serta dan berikan input, karena mereka paling mengenal kondisi wilayah masing-masing. Harus dihindari jika bantuan beras justru diterima oleh pejabat atau keluarga yang tidak memerlukannya,” ucap Arief, seperti dikutip Kamis (18/9/2025).

Arief juga menambahkan bahwa ada penyesuaian data DTSEN yang dikirimkan dari pusat ke daerah. Tujuannya, jika ada koreksi dari daerah, pemerintah pusat akan menerima dan sesuaikan data tersebut. “Kami masih menunggu transfer dana dari Kementerian Keuangan. Mohon persiapkan pengecekan dalam waktu satu minggu ini,” katanya.

Bantuan pangan beras selama dua bulan di Oktober dan November ditujukan untuk 18.277.083 penerima Bantuan Pangan PBP dengan alokasi dana Rp 7 triliun.

Selain itu, pemerintah akan melakukan evaluasi lanjutan pada Desember, tergantung pada tingkat kesuksesan program yang telah dilaksanakan.

Arief juga menjelaskan bahwa pengawasan pelaksanaan bantuan beras akan melibatkan Perum Bulog dan Komisi IV DPR. Ia memuji kerjasama ini untuk menjamin ketransparanan dan kinerja yang optimal.

“Diharapkan bantuan beras dapat lebih tepat sasaran bagi keluarga berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Para saudara yang membutuhkan dukungan dapat mendapatkan bantuan beras berkualitas dari Bulog,” tutup Arief.

Ternyata, ada lebih dari 100 ribu penerima bansos yang tidak sesuai kriteria, termasuk dokter dan pegawai BUMN. Data ini ditemukan oleh Kementerian Sosial.

Bantuan sosial beras merupakan program penting untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia. Dengan peningkatan akurasi data dan pengawasan yang ketat, program ini dapat berdampak lebih positif bagi mereka yang sesungguhnya membutuhkan bantuan. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pengawas juga menunjukkan komitmen serius dalam menjalankan program sosial ini. Ketepatan sasaran dan transparansi menjadi kunci sukses agar bantuan dapat mencapai penerima yang tepat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan