DPR Diminta Tambahkan Bansos Minyak Goreng 2 Liter, Purbaya Janji Membiayai

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah siap meningkatkan bantuan sosial jika diperlukan. Selain beras 10 kg, akan ditambahkan minyak goreng sebesar 2 liter per bulan. Inisiatif ini berasal dari permintaan Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, saat rapat kerja tentang Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN 2026, Kamis (18/9/2025). Said menegaskan bahwa pemerintah telah merencanakan alokasi dana sebesar Rp 16,23 triliun untuk memperkuat daya beli masyarakat. Namun, menurutnya, bantuan beras 10 kg saja belum cukup. Oleh karena itu, dia menyampaikan permintaan tambahan minyak goreng 2 liter per bulan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin.

Jika permintaan tersebut disetujui, revisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dapat disepakati. Dalam rapat yang sama, pemerintah mengusulkan peningkatan belanja negara dan perluasan defisit anggaran. Said menambahkan, “Jika sepakat, maka posturnya juga sepakat.”

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung merespons. Dia berjanji akan memeriksa belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang belum terserap, agar dapat dialihfungsikan ke program yang langsung manfaat bagi masyarakat. Purbaya juga mengungkapkan bahwa bantuan beras 10 kg dan minyak 2 liter ini masih dalam tahap percobaan pertama. Jika hasilnya belum memuaskan, pemerintah akan mengevaluasi dan menambahkan bantuan pada bulan Desember. “Kita akan terus memantau belanja pemerintah hingga Oktober untuk memastikan pengalian dana sampai akhir tahun. Kami yakin mampu melaksanakan ini, Pak,” tambahnya.

Bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi golongan berpendapatan rendah. Dengan penambahan minyak goreng, diharapkan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih lengkap. Pemantauan yang dilakukan pemerintah juga menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Ini bukan hanya tentang penyaluran dana, tetapi juga tentang pemantauan yang ketat agar program-program bansos dapat berdampak maksimal.

Menggagas kebijakan ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berubah. Dengan dukungan dari DPR dan komitmen pemantauan yang ketat, diharapkan program bansos ini akan berhasil meningkatkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat. Ini juga menjadi contoh bagaimana kerja sama antara pemerintah dan legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Dengan inisiatif ini, pemerintah tidak hanya membuka kemungkinan peningkatan bantuan sosial, tetapi juga memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan bijak dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah siap beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah dan terus berupaya untuk memberikan manfaat yang maksimal.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan