Pemantauan Skema Impor BBM melalui Pertamina Akan Dilaksanakan oleh KSP untuk Prabowo

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan rencana penyaluran impor BBM melalui Pertamina untuk mengatasi kekosongan stok di SPBU swasta. Langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap kekurangan persediaan BBM di beberapa SPBU milik pihak swasta akibat habisnya kuota impor mereka.

Qodari belum memberikan komentar yang panjang terkait hal ini. Namun, pihak KSP akan mempelajari masalah tersebut secara mendalam sebelum menyerahkan masukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. “Kami meminta waktu untuk analisis, karena ini masih fase transisi dan isu baru muncul di media. Harapan kami, hasil kajian KSP dapat dijadikan referensi dan pembanding bagi presiden,” ujarnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, kebijakan pemerintah sering bermula dari niat baik. Namun, dalam pelaksanaan justru timbul masalah yang takdirasakan sebelumnya. “Kebijakan sering kali berawal dari niat yang baik, tetapi karena masalah ini kompleks, ada banyak pihak terlibat dan ada implikasi sosial tertentu. Istilahnya, ada blind spot yang bisa menjadi persoalan di kemudian hari,” katanya.

Qodari berharap mekanisme yang tepat dapat dibangun untuk mengidentifikasi blind spot tersebut agar tidak menyebabkan pro kontra atau kerugian pada masa depan.

Pemerintah sudah membahas masalah ini di rapat terbatas Selasa lalu, dihadiri Prabowo dan beberapa menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto mengkonfirmasi pembahasan impor BBM untuk SPBU swasta, meskipun belum menjelaskan rinci teknisnya. Semua akan diatur oleh Menteri ESDM. Aries menekankan bahwa pemerintah ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Ini semua untuk memastikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Jika ada masalah teknis di lapangan, akan dibahas dengan menteri terkait. Semua harus tersubsidi dengan baik, baik pangan, energi, hingga harga yang terjangkau bagi rakyat,” katanya.

Aries menegaskan bahwa meski SPBU swasta akan beli stok dari Pertamina, belum ada indikasi monopoli. Semua distribusi akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Evaluasi rutin juga diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Meskipun rencana impor BBM melalui Pertamina dapat mengatasi kekurangan stok di SPBU swasta, penting bagi pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan dampak negatif lain. Hal ini mirip dengan tantangan yang dihadapi oleh beberapa negara saat merespon krisis energi, seperti pendekatan yang berbeda-beda dalam menanggulangi ketergantungan impor BBM. Sebagai contoh, Uni Eropa telah beralih ke energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang, sementara negara-negara lain masih bergantung pada impor minyak secara signifikan.

Dalam kasus Indonesia, penting untuk mengembangkan infrastruktur logistik yang lebih efisien dan mengevaluasi kemampuan produksi dalam negeri. Langkah ini tidak hanya dapat mengurangi dependensi pada impor, tetapi juga meningkatkan daya saing industri energi lokal. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan program subsidi yang lebih terfokus untuk melindungi rakyat dari fluktuasi harga BBM.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan impor BBM harus didukung oleh strategi jangka panjang yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas pasok, harga, dan dampak sosial. Ini akan memastikan kesinambungan pelayanan energi bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerugian yang tak terduga.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan