Rencana Peluncuran Mobil Baru Anggota DPR Timor Leste Dibatalkan Akibat Demonstrasi Massal

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Warga di Timor Leste mengkritik rencana pembelian mobil dinas baru untuk anggota parlemen. Unjuk rasa massal mewarnai jalanan, dengan sebagian besar peserta berupa mahasiswa, yang menuntut pembatalan rencana tersebut. Aksi protes dimulai pada Senin (15/9) waktu setempat dan berlanjut pada hari berikutnya, dengan ribuan orang berkumpul di depan gedung Parlemen Nasional di ibu kota Dili.

Unjuk rasa awalnya berlangsung damai, namun kemudian berubah menjadi kericuhan setelah polisi menembakkan gas air mata kepada demonstran yang melemparkan batu. Para peserta aksi bertekad untuk melanjutkan protes hingga rencana pembelian mobil dibatalkan secara resmi. Aktivis lokal, Domingos de Andrade, menegaskan bahwa keputusan pembelian harus dibatalkan oleh ketua parlemen dan mengkritik kebiasaan pembelian mobil yang dianggap membuang-buang uang.

Demonstrasi diwarnai dengan spanduk yang mendesak pemerintah untuk “menghentikan pencuri, menghentikan koruptor”, serta aksi pembakaran ban dan kendaraan pemerintah dekat gedung parlemen. Timor Leste, negara termuda di Asia Tenggara, masih menghadapi kesenjangan sosial, malnutrisi, dan tingkat pengangguran yang tinggi, dengan perekonomian yang sangat bergantung pada sektor minyak.

Parlemen Timur Leste akhirnya membatalkan rencana pembelian SUV sebagai mobil dinas baru bagi anggota parlemen setelah tekanan publik. Kontroversi dimulai dari anggaran sebesar US$ 4,2 juta yang disetujui pada tahun lalu untuk membeli Toyota Prado bagi setiap anggota parlemen. Pemerintah telah mengakui ketidakpuasan masyarakat, terutama karena lebih dari 40% penduduk negara itu hidup dalam kemiskinan menurut data Bank Dunia.

Namun, pembatalan rencana tersebut tidak memuaskan para demonstran. Aksi protes terus berlanjut pada Rabu (17/9), dengan sekitar 2.000 orang kembali berkumpul di depan parlemen. Para peserta, termasuk mahasiswa, mengkhawatirkan bahwa mobil-mobil telah dipesan dan menuntut agar uang pajak tidak dialokasikan untuk tujuan yang tidak tepat. Parlemen kemudian mengadopsi resolusi untuk membatalkan proses pengadaan kendaraan baru dan meminta Sekretariat Jenderal Parlemen untuk mengoptimalkan penggunaan kendaraan yang sudah ada.

Kontroversi ini mendorong masyarakat Timor Leste untuk lebih fokus pada pemerataan dan pengadaan publik yang transparan. Meskipun rencana pembelian SUV telah dibatalkan, inisiatif ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi publik dalam pembuatan keputusan politik. Masyarakat Timber Leste harus terus berjuang untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan bijak, terutama dalam konteks perekonomian yang masih rentan.

Aksi ini juga mengingatkan kembali betapa pentingnya keadilan sosial dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Timor Leste, sebagai negara yang masih dalam proses pembangunan, harus memprioritaskan kebutuhan pokok rakyat daripada investasi yang tidak segera diperlukan bagi kelas elit. Masyarakat diharapkan terus mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik agar bertumpu pada kepentingan bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan