Andina Thresia Narang, anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Partai NasDem, menyatakan dukungan terhadap gagasan mengenai pengaturan satuan akun individu di setiap platform media sosial. Dia menekankan bahwa keberadaan akun palsu dan penyebaran informasi hoaks di media sosial menimbulkan permasalahan serius bagi sistem demokrasi dan bisnis digital.
“Kami tidak dapat mengabaikan adanya akun palsu, hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi daring yang kini menjadi tantangan nyata. Masalah ini bukan hanya mengancam kualitas demokrasi, tetapi juga dapat memperburuk kinerja pelaku UMKM yang bergantung pada platform media sosial yang dikendalikan algoritma oleh akun viral,” ungkap Andina saat wawancara dengan wartawan, Rabu (17/9/2025).
Namun, dia menambahkan bahwa kebijakan tersebut harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk tidak menghambat hak kebebasan berekspresi warga. “Kebijakan ini harus bisa menjaga keseimbangan antara keamanan digital dan perlindungan hak ekspresi rakyat, agar masyarakat tidak merasa kebijakan tersebut membatasi mereka,” jelasnya.
Para platform besar seperti Meta telah memiliki pemisahan antara akun pribadi dan bisnis, tetapi dalam prakteknya tetap ada kekurangan karena akun bot dan buzzer masih bisa muncul dengan mudah. “Regulasi nasional harus memperkuat klasifikasi akun tersebut supaya lebih ketat, sehingga tidak ada celah bagi bot dan buzzer. Pastikan juga akun usaha, terutama milik UMKM, tidak ikut terkena dampak kebijakan yang salah sasaran,” kata Andina.
Fraksi NasDem juga mendorong agar kebijakan satu nama satu akun harus ramah bagi UMKM dan kreator konten. “Tujuan utama adalah menciptakan ekosistem media sosial yang sehat, aman, berpihak pada kepentingan umum, dan mendukung perkembangan ekonomi digital,” tutupnya.
Sebelumnya, Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi XII DPR, mengusulkan agar setiap warga negara hanya dapat memiliki satu akun di setiap platform media sosial. Ia berpandangan bahwa ini dapat mencegah akun anonim dan palsu. Ide ini diambil dari contoh Swiss, di mana setiap warga negara hanya memiliki satu nomor telepon yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pemerintah.
Kebijakan satu akun per platform media sosial dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah keamanan digital dan demokrasi. Namun, penting juga untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, ekosistem media sosial yang sehat dan aman dapat diwujudkan tanpa menghambat kebebasan berekspresi.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.