Ketua DPR Filipina Resmi Mengundurkan Diri Terkait Skandal Korupsi

Dari ibu kota Filipina, Manila, terungkap bahwa Martin Romualdez, pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) negara itu, mengajukan pengunduran diri pada Rabu, 17 September 2025, setelah terlibat dalam kasus korupsi besar-besaran. Kejadian ini memicu demonstrasi massal di berbagai wilayah. Menurut laporan Agence France-Presse pada hari yang sama, skandal tersebut melibatkan sekitar 30 anggota parlemen dan pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum yang diduga menerima uang dari perusahaan konstruksi yang terkait dengan proyek infrastruktur anti-banjir yang ternyata palsu.

Dengan status sebagai sepupu Presiden Ferdinand Marcos Jr, Romualdez menyatakan bahwa ia melepaskan jabatannya dengan “hati yang bersih” agar tim investigasi baru dapat bekerja tanpa gangguan. Ia mengaku bahwa permasalahan terkait proyek ini semakin mempersulit tugasnya sebagai pemimpin parlemen. Kejadian tersebut semakin memancing kemarahan rakyat, terutama setelah Presiden Marcos Jr membahas kasus ini dalam pidato kenegaraan bulan Juli, setelah banjir mematikan melanda negara selama beberapa pekan.

Skandal korupsi ini telah menimbulkan serangkaian aksi unjuk rasa, dengan yang terbaru diadakan pada Minggu, 21 September, diklaim oleh Greenpeace sebagai “Trillion Peso March” yang bekerja sama dengan anggaran dana yang digugat sejak tahun 2023. Lembaga tersebut menuduh bahwa dana publik sebesar triliun peso telah tersalah gunakan. Dalam sidang yang dijadwalkan, pemilik perusahaan konstruksi mengaku hampir 30 anggota DPR dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum telah menerima uang suap. Romualdez sendiri dibahas dalam sidang tersebut karena dinyatakan telah menyetujui dana yang tidak memerlukan pengawasan parlemen.

Sebagai tanggapan, Presiden Marcos Jr telah mengangkat mantan hakim Mahkamah Agung Andres Reyes sebagai kepala tim investigasi untuk menyelidiki kasus korupsi ini. Komisi yang dipimpin Reyes akan meninjau proyek anti-banjir selama sepuluh tahun terakhir. Meskipun memiliki wewenang untuk menggelar sidang dan menguji bukti, mereka tidak berhak untuk menjatuhkan hukuman. Saat diminta meninggalkan komentar tentang Romualdez, Marcos Jr menegaskan bahwa teman dan sekutunya tidak akan terbebas dari hukuman hukum. Riwayat Filipina tentang kasus korupsi memang panjang, dengan banyak politisi berpangkat tinggi yang terbukti bersalah namun selamat dari hukuman penjara.

Pembukaan tim investigasi yang independen dan transparan menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Skandal korupsi ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek infrastruktur, terutama dalam konteks banjir yang sering terjadi di Filipina. Keberanian Presiden Marcos Jr dalam menangani kasus ini, meskipun melibatkan kerabat dekatnya, dapat menjadi titik awal untuk reformasi yang lebih luas. Warga Filipina sekarang memerlukan dedikasi yang kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa kasus-kasus korupsi seperti ini tidak terjadi lagi, dan bahwa dana publik digunakan dengan bijaksana untuk kebaikan rakyat.

Kekuatan rakyat dalam mengawal pemerintahan telah terbukti melalui demonstrasi-demonstrasi ini. Meskipun masih ada tantangan yang besar di depan, setiap langkah kecil menuju keadilan dan transparansi akan membawa harapan baru bagi masa depan Filipina.

Baca juga Berita lainnya di News Page