Demo Massal 800 Ribu Pendemo Menghadang Kebijakan Macron

Sebuah perhitungan menyatakan, sejumlah 800.000 jiwa diharapkan turut serta dalam aksi demonstrasi di Prancis. Pemerintah di negara itu siap menghadapi gelombang protes yang akan terjadi.

Menurut laporan dari AFP pada Rabu (17/9/2025), sumber yang terlibat dengan pihak berwenang mengungkapkan bahwa sekitar 800.000 orang diestimasi akan ikut dalam unjuk rasa di hari Kamis (18/9). Prancis mengantisipasi protes nasional tersebut dengan serius.

Serikat buruh mengajak warga Prancis untuk melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap rencana anggaran yang disebut sebagai “pertunjukkan horor” dari pemerintah. Tujuan rencana anggaran tersebut adalah untuk mengurangi utang yang terus bertambah. Akibatnya, diharapkan terganggunya aliran lalu lintas di jalan raya, kereta api, serta layanan udara, sementara banyak sekolah akan ditutup.

Aksi demonstrasi tersebut akan dilaksanakan setelah Presiden Emmanuel Macron beberapa pekan sebelumnya menunjuk dekatnya, Sebastien Lecornu, sebagai perdana menteri baru. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan krisis politik yang semakin mendalam.

Sebelumnya, pendahulu Lecornu, Francois Bayrou, gagal dalam mosi tidak percaya di parlemen terkait usaha untuk mengesahkan anggaran penghematan. Bayrou berharap anggaran tersebut dapat mengurangi defisit Prancis dan menangani utang yang terus bertambah. Rabu lalu, sekitar 200.000 demonstran turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap Macron, sesudah ada panggilan di media sosial untuk “memblokir segalanya”.

Para pejabat memperkirakan jumlah peserta yang akan turun ke jalan pada Kamis nanti akan jauh lebih besar, menunjukkan semangat serikat buruh yang kuat untuk membawa massa berunjuk rasa. Kemarahan juga meningkat akibat kebuntuan politik dan biaya hidup yang makin tinggi.

Kurang lebih 250 aksi demonstrasi diperkirakan akan berlangsung pada hari Kamis, kata sumber keamanan. Sebuah sumber dekat dengan pihak berwenang memperkirakan sekitar 800.000 orang akan melaksanakan unjuk rasa.

Skala protes diperkirakan setara dengan tahun 2023 saat reformasi pensiun kontroversial terjadi. Pada saat itu, antara 280.000 hingga lebih dari satu juta orang berdemonstrasi, tergantung pada harinya.

Menteri Dalam Negeri yang akan diganti, Bruno Retailleau, memberitahu para pejabat penegak hukum bahwa “risiko gangguan ketertiban umum sangat tinggi karena adanya kelompok-kelompok kecil penganut paham ultra-kiri yang akan mencoba menyusup ke pawai resmi”.

Protes massa Prancis menunjukkan ketidakpuasan yang meluas terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam mengurus krisis ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Meskipun aksi ini diinisiasi oleh serikat buruh, dukungan dari masyarakat umum juga turut memainkan peran penting. Krisis politik yang sedang melanda Prancis memiliki dampak langsung pada stabilitas sosial, dengan risiko potensi kerusuhan yang lebih besar jika masalah tersebut tidak segera diatasi.

Pemerintah Prancis harus segera menemukan solusi untuk meredakan ketegangan sosial, karena situasi semakin kritis. Kerjasama antara pemerintah, serikat buruh, dan masyarakat umum akan menjadi kunci dalam menemukan jalan keluar dari krisis ini. Warga Prancis berbakti untuk mempertahankan kualitas hidup mereka dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit.

Tindakan yang tepat dan transparan dari pemerintah dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, Prancis dapat menuju masa depan yang lebih stabil dan harmoni.

Baca juga Berita lainnya di News Page