KKP Mengungkap Siapa Pembuat Video Viral Tanggul Beton Cilincing

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Media sosial pernah digemparkan dengan keberadaan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara, yang dianggap merugikan para nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan bahwa individu yang memposting video tersebut bukan merupakan warga asli daerah tersebut.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menyatakan bahwa kegiatan PT Karya Citra Nusantara (KCN) telah mendapatkan izin resmi dari KKP sejak tahun 2023. Selain itu, KCN juga telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat setempat dan melakukan sosialisasi sebelum proyek pembangunan pelabuhan dimulai.

“Namun, beberapa penduduk di sana adalah pendatang baru. Oleh karena itu, pemerintah daerah saat ini sedang melakukan mitigasi untuk memverifikasi identitas penduduk, membedakan antara penduduk asli dan pendatang,” ujar Didit dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (16/9/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa fungsi tanggul beton adalah sebagai pemecah gelombang atau breakwater untuk mendukung kegiatan pelabuhan. Terkait kerugian nelayan, ia menyatakan bahwa KCN telah menyalurkan CSR berupa beasiswa pendidikan bagi anak-anak nelayan di sekitar wilayah tersebut.

Menurut informasi dari kelompok nelayan setempat, orang yang memposting video tentang tanggul beton di media sosial bukanlah warga asli Cilincing. “Seperti yang dinyatakan nelayan, ‘Bukan warga kami, Pak’,” katanya.

Ipunk menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) akan melakukan mitigasi melalui verifikasi identitas kependudukan. Lebih lanjut, KCN didirikan pada tahun 2006 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhan. Perusahaan ini beroperasi melalui skema joint venture antara PT Karya Teknik Utama dan PT Kawasan Berikat Nusantara. KCN berstatus sebagai pengelola pelabuhan umum yang berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan dan memiliki konsesi selama 70 tahun untuk mengembangkan infrastruktur dan operasional pelabuhan.

“Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan dari pemerintah daerah akan melakukan mitigasi terkait identitas penduduk. Jadi, bagi mereka yang memang tinggal di situ, KCN akan mendanai pendidikan anak-anak mereka hingga tamat sekolah atau bahkan kuliah,” jelas Ipunk.

Sebelumnya, beredar video berdurasi 1 menit 9 detik di media sosial yang menampilkan tanggul beton yang berdiri panjang di pesisir Cilincing. Tanggul tersebut dianggap mengehambat aktivitas nelayan karena harus memutar jauh untuk beroperasi.

“Tanggul beton di pesisir Cilincing membuat nelayan pesisir kesulitan untuk berlayar. Panjangnya sekitar dua hingga tiga kilometer. Awalnya, jaluran nelayan, sehingga sekarang mereka kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh akibat adanya tanggul beton ini,” ujar pengunggah video tersebut.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa infrastruktur pelabuhan modern seperti tanggul beton dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian regional, meskipun ada tantangan pendekatan awal terkait dampak lingkungan dan sosial. Studi menunjukkan bahwa pelabuhan yang dilengkapi dengan breakwater dapat meningkatkan stabilitas pelabuhan dan mengurangi kerusakan akibat cuaca ekstrem. Namun, penting bagi pengembang untuk berkoordinasi erat dengan masyarakat setempat untuk memastikan dampak sosial diatasi dengan baik.

Dalam konteks ini, KCN telah menunjukkan upaya untuk mengatasi isu sosial melalui program CSR. Namun, penting bagi pemerintah daerah untuk melibatkan nelayan lokal dalam proses perencanaan lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan proyek tanpa merugikan komunitas nelayan. Solusi terbaik adalah kombinasi antara pengembangan infrastruktur modern dan perhatian yang sungguh-sungguh kepada kepentingan nelayan setempat.

Pembangunan infrastructure pelabuhan tidak hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang harmoni dengan lingkungan dan masyarakat. Mari kita optimalkan kerjasama antara pemerintah, pengembang, dan nelayan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan