Pemerintah Dorong Pemda Manfaatkan Bonus Demografi untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, telah menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) harus mengoptimalkan potensi bonus demografi untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah kunci utama dalam meraih kemajuan negara.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikannya Selasa (16/9/2025), Tito menjelaskan bahwa Indonesia Emas 2045, yang menargetkan pendapatan per kapita minimal 14.000 US dolar per orang, merupakan target yang dapat dicapai berdasarkan prediksi berbagai lembaga internasonal.

Pernyataan itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas dukungan pemda dalam Program 3 Juta Rumah dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.

Menurut Tito, ada tiga faktor yang menjadi landasan negara maju, yaitu jumlah angkatan kerja yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta wilayah yang luas. Namun, ia menekankan bahwa SDM berkualitas menjadi prioritas, karena banyak negara dengan SDA terbatas tetap mampu berkembang dengan baik karena didukung oleh tenaga kerja yang unggul.

“Negara yang mampu menguasai produksi terkuat akan mendominasi pasar global,” katanya. “Hal yang paling penting bukan sumber daya alam, tetapi SDM yang berkualitas.”

Untuk memanfaatkan bonus demografi, Tito mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada pembangunan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan generasi muda. Ia menyoroti pentingnya tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, namun juga memperkuat program pengembangan generasi muda.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji, menekankan bahwa pembangunan SDM harus dimulai dari keluarga sebagai unit masyarakat terkecil. “Jika keluarga kita sejahtera, maka ekonomi, inflasi, dan stabilitas negara juga akan terjamin,” ujarnya.

Wihaji juga menjelaskan bahwa ada 30 indikator PJPK yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, termasuk penurunan stunting, pengendalian kematian ibu dan bayi, serta peningkatan partisipasi angkatan kerja. Indikator-indikator ini perlu diintegrasikan ke dalam RPJMD agar pelaksanaan program dapat diukur dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan fokus pada pembangunan SDM dan dukungan dari keluarga, Indonesia dapat memanfaatkan momentum bonus demografi untuk mencapai tujuan menjadi negara maju pada 2045.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan