Uang Rp21 Juta Melekat di Tubuh Anggota Dewan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tasikmalaya, Radartasik.id – Setiap anggota DPRD di Tasikmalaya dilengkapi dengan seragam dan aksesori resmi yang harus dibiayai dari APBD. Harga tersebut tidak hanya simbolis, tetapi sebenarnya memerlukan dana yang cukup besar.

Menurut Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025, setiap anggota DPRD mendapatkan pakaian dinas lengkap dengan atribut resmi senilai Rp 22,575 juta per orang. Komponen tersebut meliputi dua set pakaian sipil harian setahun berbiaya Rp 4,55 juta, satu set pakaian sipil resmi dengan nilai Rp 2,62 juta, pakaian sipil lengkap selama lima tahun bernilai Rp 8,8 juta, dan pakaian dinas harian lengan panjang senilai Rp 2,62 juta. Selain itu, terdapat juga pakaian khas daerah dengan harga Rp 2,5 juta. Total biaya pakaian saja mencapai Rp 21,1 juta per anggota.

Selain pakaian, ada juga atribut-attrubut resmi yang harus dipakai, di antaranya pin DPRD seharga Rp 60.000, papan nama Rp 50.000, topi lapangan Rp 125.000, dasi dan jepit Rp 250.000, peci nasional Rp 175.000, rantai beskap Rp 150.000, bendo Rp 125.000, dodot Rp 200.000, selop/kelom geulis Rp 275.000, dan pin kujang Rp 65.000. Keseluruhan atribut tersebut bernilai Rp 1,475 juta. Jadi, setiap anggota DPRD memakai pakaian dan atribut resmi yang keseluruhannya mencapai Rp 22,5 juta.

Jika dihitung untuk seluruh anggota DPRD yang terdiri dari 44 hingga 45 kursi, total biaya pakaian dan atribut melebihi Rp 1 miliar.

Selain pakaian, penghasilan bulanan anggota DPRD juga mencakup berbagai komponen seperti uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, dan tunjangan komunikasi. Untuk Ketua DPRD, gaji pokoknya mencapai Rp 73,46 juta plus dana operasional Rp 8,4 juta. Untuk Wakil Ketua, gaji pokoknya Rp 66,29 juta dengan tambahan dana operasional Rp 4,2 juta. Sedangkan anggota DPRD menerima gaji pokok Rp 66,60 juta. Selain itu, ada juga tunjangan perumahan dan transportasi, masing-masing dengan nilai yang berbeda tergantung pada jabatan.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa pengeluaran untuk seragam dan atribut DPRD di berbagai daerah terus meningkat, seringkali menjadi poin diskusi mengenai penggunaan anggaran publik. Analisis unik dan simplifikasi dari hal ini mengungkapkan kebutuhan reformasi dalam pengelolaan dana publik agar lebih efisien. Studi kasus di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa dengan jumlah anggota yang relatif kecil, nilai total pakaian dan atribut sudah mencapai angka yang signifikan.

Pemerintah harus memperhatikan penggunaan anggaran yang tepat dan transparan untuk mendukung kinerja DPRD. Dengan pengelolaan yang baik, dana publik dapat digunakan untuk program-pogram yang lebih menguntungkan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan