Pimpinan Komisi I DPR Berikan Ingatan Penting Soal Tayangan Video Prabowo di Bioskop

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, memberikan tanggapan terkait penayangan video Presiden Prabowo Subianto yang menampilkan capaiannya di bioskop sebelum pemutaran film dimulai. Ia menyatakan penuh penghargaan terhadap perhatian masyarakat akan upaya komunikasi pemerintah dalam menginformasikan publik.

“Saya sangat menghargai perhatian masyarakat terhadap berbagai bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah, termasuk melalui sosialisasi di tempat-tempat umum seperti bioskop,” ungkap Dave saat dihubungi, Senin (15/9/2025). Menurutnya, respon beragam dari masyarakat terhadap upaya tersebut adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Kritik dan dukungan yang emerge merupakan bagian dari ekspresi warga negara yang harus dihormati.

“Di Komisi I DPR RI, kita juga melihat bahwa media sosial dan ruang publik menunjukkan berbagai macam tanggapan. Ini adalah fenomena normal dalam demokrasi. Kritik serta apresiasi adalah hak warga negara yang harus diapresiasi. Melalui tanggapan ini, kita bisa mengevaluasi seberapa efektif komunikasi pemerintah. Apakah pesan yang disampaikan diterima dengan baik atau malah menimbulkan pertanyaan baru?” katanya.

Dave menegaskan bahwa pemerintah harus hati-hati agar sosialisasi yang dilakukan tidak terlihat sebagai upaya politisasi. “Kita mendorong agar setiap sosialisasi dilakukan dengan pendekatan yang inklusif, tidak terlihat memolitikasi ruang publik, dan tetap peduli pada sensivitas sosial. Pemerintah harus memastikan pesan yang disampaikan tidak hanya informatif tetapi juga kontekstual, serta tidak menimbulkan percepatan yang negatif,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh ruang publik, baik fisik maupun digital, adalah milik bersama. “Oleh karena itu, dalam memilih media, waktu, dan narasi, pemilu harus sangat berhati-hati agar komunikasi pemerintah tidak menambah pemecahan, melainkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” tambahnya.

Meskipun demikian, Dave tetap menghargai upaya transparansi pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. “Secara prinsip, setiap komunikasi publik harus berbasis transparansi, proporsionalitas, serta patuh terhadap hukum dan etika. Jika penayangan tersebut bertujuan informatif dan tidak melanggar peraturan, itu adalah hak pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya.

Video capaian Prabowo yang tayang di bioskop saat ini menjadi perbincangan publik. Menurut Thecuy.com, video tersebut menampilkan berbagai kegiatan Prabowo dan potongan pernyataannya. Isinya mencakup data pencapaian seperti total produksi beras nasional mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025, serta 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Selain itu, video juga menyoroti peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga membenarkan bahwa penyampaian pesan di ruang publik adalah hal yang biasa. “Asalkan tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan, penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan merupakan hal yang lumrah,” katanya kepada wartawan Minggu (14/9).

Komunikasi pemerintah terhadap masyarakat harus selalu dilakukan dengan bijak. Selain menyampaikan informasi, penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosialnya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya dan mendukung kebijakan yang diambil.

Baca juga Berita lainnya di News Page