Desakan Ekonomi Darurat Disampaikan kepada Luhut

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI) menyerukan tujuh langkah penting kepada pemerintah untuk menangani krisis ekonomi yang sedang dihadapi negara. Para ekonom ini berharap agar langkah-langkah tersebut dapat menjadi solusi yang efektif dalam memulihkan kondisi ekonomi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menerima langsung representasi dari AEI di kantornya. Pertemuan ini menjadi wadah bagi para ekonom untuk menyampaikan tantangan ekonomi dan saran kebijakan yang dapat diambil pemerintah.

Selama pertemuan, Luhut menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan para ekonom. Dia meminta masukan dari mereka untuk mengevaluasi apakah kebijakan pemerintah sedang dalam arah yang tepat. “Masukan Bapak dan Ibu sangat berarti, baik untuk mengevaluasi kebijakan kami atau memberikan saran alternatif,” ujar Luhut.

Dalam pertemuan tersebut, para ekonom mengemukakan beberapa poin penting, termasuk deregulasi kebijakan, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan transparansi institusi negara. Mereka juga menyoroti masalah dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian yang mengganggu aktivitas UMKM dan sektor swasta.

AEI, yang terdiri dari 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi, menyampaikan tujuh desakan utama. Beberapa di antaranya adalah:

  • Merumusulkan alokasi anggaran yang lebih proporsional, terutama dengan mengurangi belanja program populis yang tidak efisien.
  • Memastikan independensi dan transparansi institusi negara, seperti Bank Indonesia, BPS, dan KPK, agar bebas dari intervensi politik.
  • Mencegah dominasi negara dalam perekonomian lokal yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis swasta dan UMKM.
  • Deregulasi kebijakan perdagangan yang diskriminatif serta penyederhanaan perizinan bisnis.
  • Membangun kebijakan yang lebih inklusif, seperti bantuan sosial yang tepat sasaran dan perlindungan sosial yang adaptif.
  • Mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan mengurangi program populis yang tidak stabil secara fiskal.
  • Tingkatkan kualitas institusi negara dan mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

Luhut merespons desakan tersebut dengan menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah. Dia menegaskan upaya deregulasi, termasuk pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendorong digitalisasi dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, Luhut juga mengungkapkan rencana relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki, yang diharapkan dapat membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru. Pihalnya juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Pertemuan ini menjadi wadah bagi dialog konstruktif antara pemerintah dan kalangan ekonom, dengan harapan agar setiap rekomendasi yang diberikan dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih baik. Pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama ini diharapkan dapat membawa negeri kita menuju kesempurnaan yang lebih baik.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan