Investigasi Langsung Tim Komnas HAM Terkait Demo Ricuh Agustus

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tim penyelidik telah segera mengerahkan upaya untuk mengungkap kericuhan yang terjadi selama demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Upaya ini diharapkan dapat membuka kasus tersebut dan mendorong penegakan hukum yang tepat terhadap semua pihak yang terlibat.

Sondang Frishka, salah satu anggota Komisi Nasional Perempuan, menjelaskan bahwa tim independen yang dibentuk oleh Lembaga Nasional HAM berkomitmen untuk bekerja dengan objektivitas penuh. Tujuan utama mereka adalah mengungkap kebenaran, memastikan keadilan, memberikan ganti rugi kepada korban, serta mencegah kemungkinan terjadinya peristiwa serupa di masa depan. Keterangan ini disampaikan selama konferensi pers di gedung Komnas HAM, Jakarta, pada hari Jumat, 12 September 2025.

Sondang juga mengungkapkan bahwa insiden tersebut menimbulkan 10 korban jiwa, termasuk satu wanita, serta banyak korban cedera dan kerusakan pada fasilitas umum.

Anis Hidayah, yang menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, menambahkan bahwa tim ini terdiri dari enam lembaga utama. Dalam tim tersebut terdapat Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Hingga saat ini, tim telah memulai tugas penyelidikannya terhadap insiden demonstrasi yang terjadi pada Agustus-September 2025. Tim terus bekerja dengan gigih untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi saat kericuhan tersebut. Selain itu, mereka juga melaporkan hasil investigasi yang komprehensif berdasarkan wewenang masing-masing lembaga. Sejak lebih dari satu pekan yang lalu, masing-masing lembaga telah melakukan aksi seperti melakukan kunjungan lapangan atau berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Penyelidikan atas kericuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 perlu dilakukan dengan cermat agar kebenaran bisa terungkap. Tim independen yang terdiri dari enam lembaga nasional telah menunjukkan komitmennya dalam menggarap kasus ini dengan cara yang transparan dan inklusif. Dengan adanya hasil yang jelas dan komprehensif, diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban serta mencegah kemungkinan pelanggaran serupa di masa depan. Keberanian dan kerja sama antara lembaga-lembaga ini adalah langkah penting menuju pemulihan dan pembangunan yang lebih adil bagi masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan