Pengembang KCN Buka Suara soal Tanggul Beton di Laut Cilincing

PT Karya Citra Nusantara (KCN) memberikan penjelasan tentang adanya struktur tanggul laut beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Direktur Utama perusahaan tersebut, Widodo Setiadi, menjelaskan bahwa bangunan tersebut berfungsi sebagai pemecah ombak (breakwater) yang merupakan komponen penting dalam pembangunan pelabuhan yang dikembangkan oleh pemerintah bersama sektor swasta.

Proyek pelabuhan ini tidak menggunakan dana negara baik dari APBN maupun APBD. Widodo Setiadi menjelaskan lebih lanjut bahwa proyek ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dengan skema non-APBN-APBD. Dalam kata lain, pemerintah tidak menggunakan satu rupiah pun dari dana publik untuk keprojekan ini. Informasi ini disampaikan Widodo dalam acara konferensi pers yang diselenggarakan di kawasan KCN Marunda, Jakarta Utara, pada hari Jumat, 12 September 2025.

Menurut Widodo, proyek tersebut sudah mencapai tahap progres 70% dan terbagi menjadi tiga bagian utama. Struktur tanggul laut beton tersebut merupakan bagian dari pier 3 yang khusus difungsikan sebagai pemecah ombak. Selain itu, ia menegaskan bahwa seluruh proyek telah memenuhi persyaratan perizinan, termasuk izin lingkungan dan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain itu, telah dilakukan kajian dan studinya yang mendukung pelaksanaan proyek.

Widodo Setiadi juga menjelaskan bahwa proyek ini tidak bertujuan untuk membangun pulau baru atau perumahan. Dia menegaskan bahwa pelabuhan yang dibangun menjadi milik negara, khususnya Kementerian Perhubungan. “Kami bukan membangun pulau untuk dijual atau digunakan sebagai tempat perumahan. Ini adalah pelabuhan yang akan menjadi milik pemerintah,” ujarnya dengan tegas.

Seluruh proses proyek ini juga sudah melalui tender. PT Karya Teknik Utama, sebagai pemenang tender, bekerja sama dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), sebuah BUMN. Keduanya kemudian membentuk anak perusahaan yang disebut PT KCN. Dalam struktur kepemilikan, KBN memiliki 17,5% saham tanpa memerlukan dana tambahan dari pihak manapun.

Studi kasus yang relevan dengan proyek ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak positif pada pengembangan pelabuhan di berbagai daerah. Contohnya, beberapa proyek serupa di provinsi lain telah berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam analisis lebih lanjut, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa proyek infrastruktur seperti ini tidak hanya berdampak pada sektor pelabuhan saja, tetapi juga pada pengembangan lingkungan sekitar dan perekonomian daerah. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam memajukan infrastruktur maritim Indonesia secara keseluruhan.

Pelabuhan modern yang direncanakan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, tetapi juga akan menarik investasi dari berbagai kalangan. Ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh sukses bagi proyek-proyek serupa di masa depan.

Inovasi dan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung visi pengembangan maritim Indonesia. Setiap langkah yang diambil harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, proyek ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang pengembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page