Wakil Tetap Indonesia (Watapri) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Umar Hadi, mengungkap bahwa negara-negara anggota sudah setuju untuk mereformasi PBB. Hal ini dilakukan karena situasi global telah berubah drastis sejak PBB didirikan 80 tahun yang lalu.
Umar Hadi menjelaskan ada tiga perbedaan utama kondisi saat ini dengan waktu PBB berdiri. Pertama, jumlah negara anggota yang telah berubah, kedua, perkembangan negara-negara anggota, dan ketiga, kehadiran perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi ekosistem global secara ekonomi.
“Oleh karena itu, banyak negara yang setuju bahwa PBB perlu direformasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi global,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Umar Hadi yakin bahwa perubahan ini menjadi dasar negara-negara anggota untuk mendorong reformasi. Menurutnya, Sidang Majelis Umum PBB ke-80 kali ini akan berbeda dengan sidang sebelumnya karena mulai merespons perubahan global tersebut.
“B Sava sebagai latar belakang. Itulah sebabnya Sidang Majelis Umum PBB tahun ini nampaknya tidak biasa saja,” ujarnya.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam sidang menegaskan komitmen Indonesia terhadap pentingnya multilateralisme lewat PBB. Selain itu, Prabowo juga akan menjelaskan perkembangan dan prioritas Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
“Kita juga perlu menginformasikan kepada negara-negara anggota PBB tentang perkembangan Indonesia dan prioritas kita selanjutnya, yang tentu saja untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” jelas Umar.
Selain itu, Indonesia juga memiliki peran penting dalam berbagai isu global, seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, Pembangunan Berkelanjutan (SDG), dan isu Palestina. Umar mengharapkan Indonesia akan terus berkontribusi dalam reformasi PBB.
Sidang Umum ke-80 PBB dibuka pada 9 September 2025, dan Debat Umum Tingkat Tinggi akan digelar pada 23 September 2025. Kehadiran Prabowo akan menjadi yang pertama dalam 10 tahun terakhir, sejak Presiden Joko Widodo tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung.
Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato dalam sidang tersebut pada Selasa (23/9) mendatang. “Informasi yang kami peroleh, sejauh ini beliau dijadwalkan pidato di tanggal 23 (September),” kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (22/8).
Reformasi PBB menjadi kebutuhan dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah. Dengan peran aktif Indonesia dalam berbagai isu internasional, negara ini dapat memainkan peran penting dalam memastikan PBB tetap relevan dan efektif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Kehadiran Prabowo dalam sidang PBB ini juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam upaya multilateralisme global.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.