Kementerian PUPR Siapkan Proyek KPBU Pembangkit-Tol dengan Investasi Rp410,6 Triliun

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang merencanakan beberapa proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk tahun 2026, termasuk pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan jalan tol. Total kebutuhan dana yang diperlukan untuk proyek-proyek ini diperkirakan mencapai Rp 410,64 triliun.

Rachman Arief Dienaputra, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, menuturkan bahwa pihaknya telah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 147,13 miliar. Anggaran tersebut meliputi belanja pegawai senilai Rp 67 miliar, belanja barang operasional sebesar Rp 17,5 miliar, belanja barang non operasional sekitar Rp 61,3 miliar, dan belanja modal sebesar Rp 800 juta untuk lima unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. “Alokasi anggaran saat ini mencapai Rp 147 miliar,” ujarnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Untuk tahun 2026, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur tengah mempersiapkan 26 proyek yang akan dilelang. Total investasi yang dibutuhkan untuk proyek-proyek ini mencapai Rp 410,64 triliun, dengan distribusi sebagai berikut: Rp 462,7 miliar untuk bidang Sumber Daya Air, Rp 1,5 triliun untuk bidang Cipta Karya, dan Rp 408,68 triliun untuk bidang Bina Marga.

Dalam bidang Sumber Daya Air, proyek KPBU dengan skema unsolicited mencakup pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) di beberapa lokasi, yaitu di Bendungan Bener (Jawa Tengah), Bendungan Pamukkulu (Sulawesi Selatan), Bendungan Cipanas (Jawa Barat), Bendungan Karalloe (Sulawesi Selatan), dan Bendungan Tapin (Kalimantan Selatan). Total investasi untuk proyek-proyek ini mencapai Rp 462,7 miliar.

Di bidang Cipta Karya, proyek-proyek KPBU meliputi SPAM Regional Ir. H. Djuanda yang meliputi wilayah Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, serta Kabupaten Bogor dengan skema solicited. Selain itu, ada juga SPAM Regional Ayung Bali dengan skema unsolicited. Investasi yang diperkirakan untuk proyek ini mencapai Rp 1,5 triliun.

Sementara itu, di bidang Bina Marga, proyek KPBU dengan skema solicited mencakup tujuh ruas jalan tol, yaitu Tol Bandung Intra Urban (Jawa Barat), Pejagan-Cilacap (Jawa Tengah), Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik (Jawa Timur), Tol Malang-Kepanjen (Jawa Timur), Tol Gedebage-Tasikmalaya (Jawa Barat), Tol Gilimanuk-Mengwi (Bali), serta Bandara Supadio-Pelabuhan Kijing (Kalimantan Barat).

Untuk skema unsolicited, proyek-proyek tol meliputi tujuh ruas, termasuk Tol Pluit-Bandara (Jakarta), Cikunir-Karawaci Elevated (Banten-Jakarta-Jawa Barat), Semanan-Balaraja (Banten), Harbour Toll Road (Jawa Tengah), Bitung-Serpong (Banten), Caringin-Cisarua (Jawa Barat), dan Tol Akses Patimban Extend (Jawa Barat). Selain itu, ada juga lima ruas tol yang menjadi proyek penugasan, seperti pembangunan Jalan Tol Rantau Prapat-Kisaran (Sumatera Utara), Dumai-Simpang Sigandal-Rantau Prapat (Sumatera Utara-Riau), Pelabuhan Panjang-Lematang (Lampung), Rengat-JC Pekanbaru (Riau), serta Jambi-Rengat (Riau-Jambi).

Tahun 2026 akan menjadi tahun penting untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, dengan banyak proyek strategis yang siap direalisasikan. Peluang investasi besar ini bukan hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kunci suksesnya terletak pada koordinasi yang baik antara pemerintah, badan usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan