Pandangan Beragam Terkait Proposal Undang-Undang Anti-Flexing

Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, memulai diskusi tentang pembuatan undang-undang anti-flexing. Legislator-legislator lain di DPR RI menyerukan tanggapan terhadap usulan tersebut.

Ahmad Dhani mengajukan ide pembuatan UU anti-flexing setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden RI, Prabowo Subianto. Pertemuan ini berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin malam (8/9/2025).

Selama pertemuan tersebut, Prabowo mengumpulkan seluruh anggota DPR dari Fraksi Gerindra. Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, mengungkapkan instruksi Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Sugiono menyampaikan bahwa Prabowo menyarankan anggota Fraksi Gerindra untuk lebih waspada dalam tata krama, perilaku, dan gaya hidup. Prabowo meminta agar para kader menjaga diri dan tidak berbuat sesuatu yang dapat menyakiti masyarakat.

Kader diminta untuk menjaga tutur kata dan gaya hidupnya agar tidak terkesan sombong atau memamerkan kekayaan. Prabowo mengingatkan agar tidak ada yang melakukan flexing, karena hal tersebut tidak berguna.

Sugiono juga membahas pentingnya fokus pada program-program pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo. Dalam 11 bulan terakhir, program-program tersebut telah mencapai capaian yang cukup tinggi, dan anggota dewan harus bertanggung jawab untuk memastikan kesuksesan mereka.

Ahmad Dhani, setelah pertemuan internal, menyatakan bahwa Prabowo meminta anggota DPR dari Fraksi Gerindra untuk tidak melakukan flexing. Dia pun langsung mengusulkan pembentukan UU anti-flexing kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

Dhani mengaku selama ini tidak pernah melakukan flexing. Ia berharap Komisi I DPR akan membahas pembuatan UU anti-flexing, seperti yang ada di China, sehingga orang Indonesia tidak lagi melakukan flexing.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat harus dipertimbangkan dalam pembahasan UU anti-flexing. Dia menyoroti bahwa anggota DPR di Eropa banyak menggunakan fasilitas umum.

Herman meyakini bahwa tidak ada anggota DPR yang berniat untuk melakukan flexing. Namun, dia setuju jika anggota DPR dilarang melakukan perbuatan tersebut. Menurutnya, anggota DPR harus sensitif terhadap masyarakat dan merendah diri ketika terjun ke masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menolak ide pembuatan UU anti-flexing. Menurutnya, hal-hal sederhana tidak perlu diatur dalam UU.

Sarmuji berpendapat bahwa setiap partai dapat membuat code of conduct atau pedoman tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggotanya. Dia mengatakan bahwa hal tersebut cukup diawasi oleh pimpinan fraksi masing-masing.

Menurut Sarmuji, rapat-rapat telah efektif karena anggota takut terhadap pimpinan fraksinya. Dia berpendapat bahwa fleksing tidak perlu diatur dalam UU.

Pembahasan tentang UU anti-flexing masih menjadi subjek perbincangan di antara politisi. Sedangkan, dengan adanya inisiatif seperti ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar tentang perilaku yang patut dihindari.

Baca juga Berita lainnya di News Page