Bamsoet Membahas Dampak Konvergensi Politik dan Disrupsi Digital

Bambang Soesatyo, anggota DPR RI dan Ketua MPR RI ke-15, juga dosen tetap di Universitas Pertahanan, Universitas Borobudur, dan Universitas Jayabaya, menyatakan bahwa unjuk rasa saat ini di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi digital. Unjuk rasa kini tidak hanya melibatkan massa yang berarah ke jalanan, tetapi juga dipengaruhi oleh arus informasi digital yang cepat menyebar, membentuk pendapat, dan sering memicu eskalasi. Konvergensi politik dengan disrupsi digital telah mengubah cara demokrasi berjalan dan menambah kesulitan dalam menjaga stabilitas sosial.

Dalam kuliah Pascasarjana (S2) di Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan, disampaikan bahwa media sosial berperan sebagai pengacau yang mempercepat penyebaran video pendek, foto, dan narasi emosional, yang justru membesar-besarkan situasi di lapangan. Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan bahwa dari Januari hingga Agustus 2025, lebih dari 1.800 konten hoaks beredar, dengan 40% di antaranya berhubungan dengan politik, keamanan, dan aksi massa. Banyak di antaranya adalah hasil manipulasi gambar, video deepfake, atau narasi yang sengaja dibuat untuk menimbulkan kerusuhan. Aparat penegak hukum telah mengungkap adanya akun terorganisir yang menyebarkan provokasi, bahkan beberapa kasus sudah berujung pada penangkapan tersangka. Ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya tempat ekspresi, tetapi juga sasaran operasi informasi yang ditujukan untuk mengacaukan ketertiban.

Protes yang meletus sejak 25 Agustus 2025 menunjukkan perubahan dalam dinamika unjuk rasa. Awalnya berawal dari tuntutan di dunia maya, protes tersebut dalam hitungan hari berubah menjadi aksi besar di berbagai kota, melibatkan ribuan massa dan menyebabkan bentrokan dengan aparat keamanan. Untuk menanggapi situasi ini, diperlukan pendekatan multi-dimensi. Pertama, perlu adanya literasi digital yang kuat di masyarakat, sehingga warga mampu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Kedua, platform media sosial harus lebih aktif dalam menghentikan penyebaran konten provokatif sambil memastikan kebebasan berekspresi tetap terjamin. Ketiga, parlemen dan lembaga negara harus segera merumuskan kebijakan yang menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap ujaran kebencian dan disinformasi. Keempat, politisi, tokoh masyarakat, dan media harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang belum terverifikasi, supaya tidak memperkeruh situasi.

Teknologi bersifat netral, namun dampaknya tergantung pada bagaimana digunakan. Ia bisa menjadi alat untuk memperkuat demokrasi atau malah menjadi alat perpecahan. Oleh karena itu, tanggung jawab bersama adalah memastikan bahwa media sosial menjadi ruang yang sehat bagi demokrasi, bukan tempat provokasi.

Dalam menanggapi isu ini, kritik sosial dan analisis menunjukkan bahwa literasi digital masih menjadi tantangan utama. Studi menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% masyarakat Indonesia mampu mengenali hoaks dengan efektif. Selain itu, adanya kebijakan yang kuat dari pemerintah dan kerjasama dengan platform media sosial diperlukan untuk mengurangi penyebaran informasi palsu. Kasus protes di berbagai kota juga mengingatkan pada pentingnya edukasi politik bagi masyarakat, supaya mereka lebih bijaksana dalam menanggapi informasi di media sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua memiliki peran dalam memastikan informasi yang kita konsumsi dan berbagi adalah benar. Dengan peningkatan kesadaran kolektif dan dukungan kebijakan yang tepat, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan demokratis. Mari selalu berhati-hati dengan informasi yang beredar, verifikasi sebelum berbagi, dan menjadi bagian dari solusi dalam menjaga stabilitas sosial.

Baca juga Berita lainnya di News Page